Hadirnya rumah bersama kecamatan tidak sekadar memperkuat sinergitas di sektor pelayanan, tetapi memiliki peran membangun perekonomian desa di Jawa Timur dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Yang mana hal ini akan berdampak untuk menurunkan kemiskinan di wilayahnya masing-masing.
“Rumah bersama kecamatan menjadi strategi baru pemerintah untuk memperkuat collaborative governance kecamatan bersama pihak terkait dalam pembangunan ekonomi dan penurunan kemiskinan serta mampu menurunkan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera,” kata Plh. Sekdaprov Jatim Benny Sampirwanto dalam acara Rapat Pembinaan Kecamatan di Gedung BPSDM Jatim, Selasa (10/12).
Menurut Benny, agar pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dari desa berjalan dengan baik, pihak kecamatan harus berinovasi.
Disebutkan Beni, sudah ada kecamatan yang memiliki inovasi unggulan menjadi Top finalis 2024, yakni kampung wisata tematik wetan Wonderland, pasar kue subuh domasa, Pungging zero ATS, lapak kelurahan sekoci, bang tajib dan BPJS bangkit.
“Kami berharap bupati / walikota dan perangkat daerah Provinsi Jatim mendukung inovasi kecamatan sehingga terus bertransformasi di tahun-tahun mendatang,” ungkapnya.
Meski begitu, hadirnya rumah bersama kecamatan di Provinsi Jawa Timur belum merata. Hingga tahun 2024, hanya ada 2 Kabupaten, yakni Malang dan Lumajang yang menjadi fokus program penguatan pemerintah dan pembangunan desa (P3PD).
“Kondisi kecamatan di Kabupaten / Kota lainnya belum terlembaga meskipun secara praktel substansi kegiatan rumah bersama telah dilaksanakan,” sebut Benny.
Beragam inovasi yang sudah dan akan dilakukan secara masif, kata Benny, berdampak menurunkan kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Apalagi, kerja keras camat menurunkan angka kemiskinan di Jatim masif dilakukan.
“Per Maret 2024, angka kemiskinan di Jatim berhasil menyentuh 1 digit di angka 9,79 persen. Sama halnya untuk kemiskinan ekstrem epr Maret 2024 turun signifikan di angka 0,66 persen,” tuturnya.
Ke depan, Benny menambahkan masih sangat dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas yang kuat antar tingkatan di Provinsi Jatim, termasuk dengan kecamatan. Sehingga per akhir Desember 2024 tercapai target kemiskinan 0 persen.
Hal ini, lanjutnya, sesuai dengan Permendagri nomor 53 tahun 2020. Yang mana kecamatan dapat membentuk TKPKK dalam melakukan koordinasi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan.
“Selain itu, dapat membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di wilayah,” jelasnya.
Sementara itu, Plh Dirjen Bina Adm. Kewilayahan Kemendagri RI Amran mengatakan, tingkat Provinsi (gubernur) memiliki peran strategis mendukung program prioritas antara pusat dengan pemerintah daerah untuk diawasi dan diselaraskan. “Pada prinsipnya, peran kecamatan memiliki fungsi strategis untuk mendukung provinsi Jatim,” ujarnya.
Sebagai wujud apresiasi, Amran menambahkan pemerintah memberikan penghargaan kepada camat melalui nilai indikator nilai yang selaras dengan prakteknya. “Kami berharap menjadi contoh bagi daerah lain dan akan menyampaikan apa saja yang bisa dicontoh dari Jawa Timur,” tuturnya. (ita)