Presiden Joko Widodo mengingatkan para pimpinan industri perbankan nasional mengenai pentingnya keberanian mengambil risiko. Ia menyebutkan, risiko yang paling besar, risiko yang paling gawat adalah kalau tidak berani mengambil risiko.
Presiden Jokowi menyinggung laporan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso bahwa pertumbuhan kredit perbankan 8,24 persen. Sementara, sebelumnya para pimpinan industri jasa keuangan menargetkan pertumbuhan 9-12 persen.
“Kalau saya diberi angka 9-12 persen, yang saya ambil pasti 12 persennya. Kembali lagi, risiko yang paling besar adalah apabila kita tidak berani mengambil risiko,” kata Jokowi saat bertemu dengan Para Pimpinan Bank Umum di Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3) pagi.
Diakui Presiden, perbankan harus prudent, harus hati-hati. Namun Presiden mengingatkan, kalau tidak berani mengambil risiko ya selesai sudah dalam bisnis, pasti akan mati atau mungkin matinya pelan-pelan, tapi tetap mati. “Itu di bisnis. Perbankan pun juga bisnis,” ujar Jokowi.
Sementara kalau kita ambil risiko, menurut Presiden, masih ada chance, masih ada kemungkinan. Ia menambahkan bahwa biasanya kemungkinan-kemungkinan itu, kalau kalkulasi dan perhitungan baik, kemungkinan cukup baik untuk selamat.
“Ya karena yang namanya mengambil sebuah keputusan itu artinya mengambil sebuah risiko. Pasti, dimana pun, di bisnis, di politik sama saja,” tutur Presiden seraya menambahkan, yang namanya main aman itu sebuah ilusi.
Menurut Presiden, di dunia sekarang ini yang begitu sangat dinamis, era keterbukaan, era globalisasi, di era teknologi berkembang begitu sangat cepatnya, enggak ada yang namanya aman, enggak ada, karena dunia terus berubah.
“Orang berkata wait and see, ya tiap tahun kita akan wait and see terus. Karena memang berubah-ubah terus, ketidakpastian itu sekarang hampir tiap hari kita alami, baik di dunia bisnis, baik dunia keuangan, dunia perbankan, maupun dunia politik karena ketidakpastian global juga setiap hari ada,” kata Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Dewan OJK Wimboh Santoso, serta perwakilan pelaku industri perbankan di Indonesia. (sak)