Pemkot Surabaya memperkenalkan Sistem Informasi Pertanggungjawaban Keuangan dan Arsip (SiJaka) kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) pada Kamis (27/02).
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya, Mamik Suparmi mengatakan bahwa sistem tersebut, bertujuan untuk mempercepat birokrasi berbasis digital yang otomasi (efektif). Disamping itu, langkah ini diambil untuk mendukung sistem pemerintahan zero paper (tanpa kertas).
“Jadi SiJaka itu adalah sistem pertanggungjawaban keuangan dan arsip berbasis digitalisasi, sehingga semua proses hingga laporan pertanggungjawaban keuangan dilakukan tidak menggunakan kertas sama sekali kecuali, saat kami membayar pajak itu dari pihak luar,” kata Mamik ditemui usai acara.
Mamik Suparmi menjelaskan, SiJaka sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi penunjang kinerja di Pemkot Surabaya, seperti eDelivery dan Teko Cak. Hal ini menunjang sekaligus memudahkan kinerja para ASN, misalnya ada perubahan anggaran yang terjadi sudah terproses secara otomatis dalam sistem SiJaka.
“Fiturnya juga sangat banyak mulai dari pembayaran gaji tenaga honorer, fitur belanja barang dan jasa dan narasumber. Realisasi dari sistem ini sangat memudahkan kami menuju zero paper, termasuk laporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan sudah terekam otomatis dan masuk ke akun para pegawai masing-masing,” jelasnya.
Sejak diterapkan mulai tahun 2022 lalu, Mamik mengungkapkan bahwa SiJaka terus dikembangkan mengikuti kebutuhan, kebijakan dan perkembangan zaman. “Setiap kali kami memiliki inovasi, kami bertekad mewujudkan dan mengintegrasikan dalam aplikasi SiJaka,” imbuhnya.
Ia menerangkan, Pemkot Surabaya mengestimasi dengan penerapan secara maksimal SiJaka di lingkup Pemkot Surabaya pada tahun 2025, dapat menghemat anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dalam hal ini kertas sebanyak Rp 7,2 miliar.
“Kalau dihitung-hitung dalam satu bulan BPKSDM bisa menghemat sebanyak Rp 112 juta. Itu dalam satu dinas, belum dinas lainnya sehingga satu tahun estimasinya bisa mencapai Rp 7,2 miliar untuk seluruh Pemkot Surabaya,” ungkapnya.
Mamik berharap, adanya pengembangan aplikasi SiJaka dapat mendukung langkah Pemkot Surabaya dalam mewujudkan e-Goverment, sekaligus menghemat anggaran sesuai dengan apa yang dicanangkan pemerintah pusat. “Harapannya sistem ini dapat mendukung semangat Pak Wali (Wali Kota Eri Cahyadi) dalam mewujudkan integrasi berbasis digitalisasi otomasi,” pungkasnya. (ita)