Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan didampingi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono menandatangani 6 (enam) Naskah Amandemen Kontrak Karya (KK) pada Rabu (14/3) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Penandatanganan amandemen ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 169 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah ada sebelum berlakunya UU tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak.
Dan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KK dan PKP2B disesuaikan, kecuali terhadap penerimaan negara yang merupakan upaya peningkatan penerimaan negara.
Dengan ditandatanganinya 6 Amandemen KK ini, maka total Kontrak Karya yang telah diamandemen hingga saat ini adalah 28 Kontrak Karya. KK yang menandatangani amandemen adalah 1 KK generasi IV, 3 KK Generasi VI, dan 2 KK Generasi VII dengan rincian PT Natarang Mining (Lampung), PT Kalimantan Surya Kencana (Kalimantan Tengah), PT Weda Bay Nickel (Maluku Utara), PT Mindoro Tiris Emas (Sumatera Selatan), Masmindo Dwi Area (Sulawesi Selatan) dan PT Agincourt Resources (Sumatera Utara).
Dalam melakukan renegosiasi amandemen kontrak, kedua belah pihak yaitu Pemerintah dan perusahaan didasarkan kepada itikad baik, dan semangat untuk dapat menambah kontribusi bagi pembangunan nasional demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Secara garis besar terdapat 6 (enam) isu strategis yang diamandemen yaitu Wilayah Perjanjian, Kelanjutan Operasi Pertambangan, Penerimaan Negara, Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian, Kewajiban Divestasi, serta Kewajiban Penggunaan Tenaga Kerja, Barang dan Jasa Dalam Negeri.
Amandemen dilakukan dengan melakukan perubahan pasal, menambah dan menghapus beberapa pasal yang disesuaikan dengan ketentuan pada Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan turunannya serta peraturan perundangan lainnya yang terkait.
Dari 32 Pasal dalam KK terdapat 20 Pasal yang diamandemen dengan isu penting dalam renegosiasi Amandemen KK, yaitu:
Wilayah Perjanjian dan Kelanjutan Operasi Penambangan
Sesuai Pasal 171 UU No 4 Tahun 2009 perusahaan telah menyampaikan dan mendapatkan persetujuan rencana kegiatan pada seluruh wilayah Perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya. KK dapat diperpanjang dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Penerimaan Negara
Terkait isu Penerimaan Negara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan koordinasi intensif dengan Badan Kebijakan Fiskal – Kementerian Keuangan untuk mendapatkan rumusan penerimaan negara yang sesuai amanat Pasal 169 ayat (c) UU No 4 Tahun 2009 yaitu terdapat peningkatan Penerimaan Negara dan disepakati perusahaan.
Ketentuan yang digunakan dalam Amandemen KK ini adalah ketentuan keuangan secara prevailing. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penerimaan negara pada 6 KK yang akan menandatangani Naskah Amandemen sore ini secara agregat telah meningkat sekitar USD 20 Juta USD per tahun, sehingga telah sesuai dengan amanat UU No 4 Tahun 2009.
Pengolahan dan Pemurnian
Sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009, Perusahaan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri sehingga hilirisasi sektor pertambangan dapat dilakukan.
Acara penandatanganan hari ini, turut mengundang Ketua Komisi VII DPR RI, perwakilan Kementerian/Lembaga yang merupakan anggota Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan PKP2B sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012, Gubernur setempat wilayah KK, Bupati/Walikota setempat wilayah KK serta asosiasi pertambangan. Diharapkan kedepannya, 3 KK yang tersisa dapat segera menyelesaikan proses amandemen. (sak)