Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kamis (19/2/2026). Rakor tersebut menitikberatkan pada percepatan dan maksimalisasi sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Khofifah menegaskan bahwa skala penerima manfaat MBG di Jawa Timur yang telah mencapai 8.415.882 jiwa harus diimbangi dengan standar keamanan pangan yang ketat. Karena itu, sertifikasi SPPG sesuai kriteria yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi prioritas penguatan tata kelola program.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur per 18 Februari 2026, sebanyak 1.214 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, 795 SPPG memiliki sertifikasi chef, 137 bersertifikat halal, 99 tersertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), 83 menerapkan ISO 22000, dan 38 mengantongi ISO 45001 terkait sistem manajemen K3.
Secara total, terdapat 3.339 SPPG di Jawa Timur, dengan 3.125 unit telah operasional dan 214 dalam tahap persiapan. Program ini melibatkan 145.946 petugas yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Dari 2.056 SPPG yang masuk sistem pengawasan kesehatan lingkungan, 69,40 persen telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan, dan lebih dari 91 persen dinyatakan memenuhi syarat.
Tak hanya itu, 50.650 penjamah makanan atau sekitar 76,3 persen telah mengikuti pelatihan keamanan pangan. Pemprov Jatim juga membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) untuk menangani potensi kejadian keracunan pangan, termasuk penguatan surveilans serta pemeriksaan sampel makanan dan air secara berkala.
Khofifah menekankan penerapan lima kunci keamanan pangan, mulai dari menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan matang, memasak hingga matang sempurna, menjaga suhu pangan tetap aman, hingga memastikan bahan baku yang digunakan aman dan layak konsumsi.
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian Jawa Timur yang dinilai melampaui rata-rata nasional dalam pemenuhan SLHS. Ia menyebut provinsi ini sebagai salah satu yang terbaik dalam implementasi MBG.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa 3.339 SPPG di Jawa Timur telah melayani lebih dari 8,4 juta penerima manfaat dengan proyeksi perputaran anggaran mencapai Rp4,17 triliun. Sekitar 70 persen anggaran dialokasikan untuk pembelian bahan baku pertanian dalam negeri, yang dinilai berdampak positif pada penguatan sektor petani dan peternak lokal.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah dan pusat berkomitmen menyelaraskan langkah guna memastikan MBG berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Timur. (tas)