Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Jatim, Sabtu (26/10).
Adhy menjelaskan, penyusunan RAPBD Jatim Tahun Anggaran 2025 ini telah disesuaikan dengan tema RKP 2025 yaitu ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. RKP itu akan diwujudkan melalui delapan arah kebijakan prioritas pembangunan.
Yang mana, sejalan dengan tema RKP tahun 2025 itu, maka RKPD Jatim 2025 mengambil tema ‘Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan’.
“Dari RKP itu, maka fokus kita dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah menentukan sasaran dan prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan sinergitas rencana program kegiatan Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Jatim,” imbuhnya.
Adhy kemudian menyebut, dengan perkembangan perekonomian dan lingkungan strategis global maupun nasional, RKPD tahun 2025 disusun berpedoman pada kebijakan dalam RKP tahun 2025.
“Adapun diantara delapan penjabaran dari tema RKPD yakni pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
“Selanjutnya, pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan, pembangunan karakter masyarakat, pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, dan menjaga harmoni sosial dan alam,” pungkasnya.
Adhy mengatakan, Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 berasal dari kekuatan pendapatan daerah pada penyusunan RAPBD mencapai Rp 26,161 triliun lebih terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp16,493Triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp9,667 triliun lebih.
“Dari Pendapatan Daerah sebesar Rp26,161 Triliun lebih itu dipergunakan untuk Belanja Daerah sebesar Rp27,660 Triliun lebih dengan rincian Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial,” terangnya.
“Berdasarkan urusan pemerintahan, belanja daerah dibagi dalam 8 (delapan) kategori yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, urusan pendukung unsur pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan serta unsur pemerintahan umum,” tambahnya.
Ia kemudian merinci, khusus untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat 3 (tiga) alokasi terbesar yakni sektor pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum dan penataan ruang.
“Pendidikan dialokasikan paling banyak sebesar Rp8,760 Triliun lebih karena sesuai amanat peraturan perundang-undangan fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah,” ucapnya.
“Alokasi anggaran kesehatan juga penting sebesar Rp5,350 Triliun lebih, sedangkan belanja fungsi infrastruktur sebesar 40% dari total belanja daerah diluar Belanja Bagi Hasil dan/ atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adhy menambahkan, sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa alokasi Pendapatan Daerah sebesar Rp26,161 Triliun lebih, sedangkan alokasi kebutuhan Belanja Daerah sebesar Rp27,660 Triliun lebih, sehingga mengalami defisit anggaran daerah sebesar Rp1,499 Triliun lebih.
“Olen karena itu, strategi untuk menutup defisit anggaran daerah dengan Pembiayaan Neto yang diperoleh dari selisih antara penerimaan pembiayaan berupa perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp1,508 Triliun lebih,” ucapnya.
“Ini dengan rincian pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp9,176 Miliar lebih berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT SMI atas Pinjaman Daerah yang digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat terdampak COVID-19,” pungkasnya. (ita)