Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merehabilitasi kantor-kantor pemerintah dan fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, beberapa waktu lalu.
Untuk itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan sebagaimana dalam penanganan bencana, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI dalam menangani hal itu, agar bisa lebih cepat karena ini kerusakannya cukup masif.
“Ada 10 kantor pemerintah yang rusak berat, seperti kantor Sekretariat daerah, kantor Badan Pengelola Keuangan, kantor Bappeda, kantor Inspektorat, Dinas Informasi dan Komunikasi, kantor Satpol PP, kantor Badan Lingkungan Hidup, PLN, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Perhubungan. Itu yang rusak berat,” kata Budi kepada wartawan usai mengikuti rapat intern di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/10) siang.
Kemudian yang rusak ringan, menurut Menteri PUPR, ada 34, 8 kantor dan 26 sarana pendidikan. Sehingga total untuk kantor-kantor ada 44. Kemudian untuk ruko atau tempat usaha ada 450 ruko yang rusak terbakar, kemudian rumah ada 165 rumah.
“Itu semua perintah bapak presiden tadi agar ditangani, termasuk rumah akan ditangani oleh Kementerian PUPR kemudian pelaksanaannya nanti pasti mengikutkan pengusaha lokal, material lokal, dan juga pelaksananya juga dibantu oleh TNI,” ungkap Basuki.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljonom, sekarang ini sudah mulai dilakukan pembersihan. Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Dirjen dari PUPR dan beberapa menteri juga ada di Wamena untuk menindaklanjuti perintah Presiden ini.
“Ini yang kami laporkan tadi sudah mulai ditangani, mudah-mudahan akan lebih cepat,” ucap Basuki seraya menambahkan, kerusakannya ternyata kebanyakan kalau menurut laporan itu di atap-atapnya saja.
“Konstruksinya masih bisa di, ini bisa dilihat. Menurut saya karena kami juga mengirim tim badan litbang untuk mengaudit konstruksinya. Jadi kebanyakan atap-atapnya sehingga mudah-mudahan bisa lebih cepat,” jelas Basuki. (sak)