Istana negara memastikan keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi permasalahan defisit neraca perdagangan yang masih membayangi perekonomian Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui pembangunan kilang minyak di dalam negeri.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana pada diskusi Sinergi Komunikasi Sektor ESDM di Yogyakarta, pekan lalu.
Disampaikan Ari, pembangunan kilang minyak akan menekan tingginya impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan baku petrokimia. Bahkan, keberhasilan program tersebut menjadi indikator utama kinerja pada Kabinet Indonesia Maju.
“Key performance indeks Menteri ESDM dan Menteri BUMN adalah keberhasilan mewujudkan pembangunan dan upgrade (kapasitas) kilang,” jelas Ari.
Sejalan dengan program pembangunan kilang, Jokowi juga terus mendorong program hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) sehingga memberikan nilai tambah bagi industri turunannya. “Kita nanti bisa bicara banyak dengan tumbuhnya industri pengelolaan karena tidak perlu impor bahan baku petrokimia,” tegas Ari.
Ari menekankan, Pemerintah akan memperkuat kembali program sektor hulu maupun hilir migas. “Yang dilakukan Presiden saat ini mendorong sektor ESDM untuk membuka diri melalui investasi,” ungkapnya.
Di samping sektor migas, Jokowi juga tak main-main menggarap sektor energi baru terbarukan (EBT) dengan perhatian utama Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). “Kalau anda lihat rapat terbatas (ratas) yang paling banyak sejak 2014 itu, ratas (membahas) sampah (PLTSa). EBT itu luar biasa,” kata Ari.
Untuk diketahui, pada kurun 2019-2022, 12 PLTSa ditargetkan hadir di 12 kota yang menghasilkan listrik hingga 234 Megawatt (MW) dari sekitar 16 ribu ton sampah per hari.
Sedangkan untuk pengembangan EBT lainnya, Pemerintah berhasil menarik investor untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung pertama di Cirata, Jawa Barat berkapasitas 145 Mega Watt.
Hal lain yang jadi fokus Jokowi adalah implementasi program mandatori pemanfaatan B30 terhitung sejak 1 Januari 2020, salah satunya dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional. (sak)