PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) bersama Pemkab Lamongan telah melakukan tiga kegiatan sekaligus pada Senin (04/03) lalu.
Pertama penandatanganan MoU Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Pemkab Lamongan dengan Bank Jatim Cabang Lamongan, kedua penandatanganan Pakta Integritas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Lamongan, serta ketiga penyerahan CSR berupa revitalisasi Alon – Alon kepada Pemkab Lamongan.
Kegiatan di Ruang Serba Guna Pemkab Lamongan tersebut dihadiri Direktur IT, Digital, dan Operasional Bank Jatim Zulhelfi Abidin, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dan Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara.
Zulhelfi menjelaskan, Bank Jatim merupakan banknya masyarakat Jawa Timur yang tidak hanya fokus dalam meningkatkan bisnisnya. Melainkan kami juga mengejar nilai yang bermanfaat kepada masyarakat.
”Seperti yang kita lakukan bersama saat ini yaitu penyerahan CSR Bank Jatim Peduli berupa revitalisasi Alon – Alon Lamongan. Sudah menjadi kewajiban kami untuk selalu bersinergi membangun dan mendorong perekonomian daerah di Jawa Timur. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Adapun revitalisasi tersebut mencakup penambahan lampu pijar, kursi taman, playground, dan masih banyak lagi.
Kemudian terkait ETPD dan TP2DD, menurut Zulhelfi, digitalisasi pajak dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Maka dari itu, dalam kesempatan tersebut, Pemkab Lamongan bersama Bank Jatim juga melaksanakan high level meeting.
”Pemenuhan kebutuhan masyarakat menuntut Bank Jatim untuk terus berinovasi memberikan kemudahan layanan, seperti m-banking, penggunaan QRIS, dan termasuk ETPD. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perluasan less cash society dan keuangan inklusif,” ungkapnya.
Bupati Yuhronur menerangkan, penggunaan ETPD akan memberikan kemudahan dalam administrasi. Sebab, validasi pajak, prosedur pelaporan, dan pembayaran dilakukan secara digital melalui QRIS, mobile banking, hingga virtual account.
Hal tersebut ditujukan sebagai upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.
Yuhronur juga menegaskan, pembayaran pajak secara digital sejatinya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat.
”Dengan menggunakan elektronifikasi akan mengurangi transaksi dari tangan ke tangan. Dengan ini pembayaran langsung tercatat dengan baik, bisa dianalisis, dan diimplementasi secara cepat , akurat, dan akuntabel,” tuturnya. (ita)