Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, program perlindungan, program pemberdayaan UMKM yang tersebar hampir di seluruh kementerian dan lembaga yang ada, di BUMN, juga CSR dari sektor swasta.
Misalnya di BUMN dari PNM itu ada program Mekaar, di Kementerian Keuangan ada program UMi, kemudian di setiap kementerian juga ada program pemberdayaan UMKM, tidak fokus, tidak terkoordinasi dan terkonsolidasi, sehingga hasilnya kurang nendang.
“Apa yang sudah dilakukan oleh sebuah kementerian diulang lagi oleh BUMN ataupun swasta. Sehingga akhirnya apa? Target grupnya itu-itu saja,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11) sore.
Selain itu yang kedua, Presiden melihat program pemberdayaan UMKM ini masih rutinitas, masih monoton dan sering tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh UMKM.
“Saya melihat misalnya, kredit dari perbankan yang diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil lewat subsidi. Subsidi apa? Subsidi bunga, subsidi bunga bagi UKM,” ujar Presiden seraya menambahkan, sekarang ini bunganya sudah 7% mau diturunkan ke 6%. Tapi, menurut Presiden, jumlahnya juga masih kurang.
Oleh sebab itu, Presiden sudah meminta nanti tahun depan ini bisa ditingkatkan lagi dua kali lipat. Tetapi Presiden mengingatkan, kita harus tambahkan program ini kepada usaha-usaha produksi, bukan pada yang masih banyak sekarang ini di usaha-usaha perdagangan. Naik Kelas Pemerintah, lanjut Presiden Jokowi, ingin UMKM kita naik kelas dari yang mikro menjadi kecil, dari yang kecil menjadi menengah, dari yang menengah menjadi besar.
Oleh sebab itu, menurut Presiden, dirinya juga, sudah menyampaikan ke Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), agar setiap adanya investasi itu digandeng pengusaha lokal, pengusaha kecil, pengusaha mikro, dikawinkan, sehingga pengusaha-pengusaha lokal mendapatkan manfaat dari adanya investasi yang ada di sebuah daerah.
“Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan tol, airport/bandara, pelabuhan. Beri ruang bagi usaha mikro, usaha kecil usaha menengah kita dalam sistem rantai pasok konstruksi. Sehingga betul-betul tidak hanya melibatkan yang besar-besar saja tapi yang kecil-kecil juga bisa terangkut di situ,” tutur Presiden.
Begitu juga di jalan tol, rest area atau terminal bandara, Presiden Jokowi minta agar diberi ruang bagi usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro kita. “Jangan sampai diberikan prioritas terlebih dahulu justru malah brand-brand asing. Bukan didahulukan, ini kebalik-balik,” tegasnya.
Rapat terbatas itu dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri BUMN Erick Thohir.
Juga ada Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menhub Budi K. Sumadi, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Mensos Juliari Batubara, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menag Fahruz Razi. (sak)