Strategi Politik Luar Negeri ala Ganjar
KOMUNITAS PERISTIWA

Strategi Politik Luar Negeri ala Ganjar

Bacapres Ganjar Pranowo membuat lima arah kebijakan dan strategi politik luar negeri Indonesia kedepan bila menjadi presiden Indonesia berikutnya. Prioritas yang harus dilakukan Indonesia adalah menjadi lumbung pangan dunia, kemandirian energi, kedaulatan maritim, ‘save haven’ industrialisasi, dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI).

“Saya akan mengambil beberapa poin yang sangat penting saja, bagaimana pemaknaan politik luar negeri kita yang bebas aktif yang dilakukan melalui lima isu utama yang terkait tentu untuk kepentingan nasional kita,” kata Ganjar di Jakarta, Rabu (08/11).

Pertama terkait lumbung pangan dunia, Ganjar optimistis bahwa Indonesia memiliki potensi besar mewujudkan hal itu. Terlebih jika melihat negara tetangga, seperti Vietnam, Thailand, India, dan Tiongkok.

Ganjar menekankan pentingnya memastikan pasokan pangan yang berkelanjutan, terutama dalam situasi konflik atau perang, sebagai salah satu aspek utama dari konsep lumbung pangan dunia.

“Indonesia punya potensi menjadi lumbung pangan dunia. Di ASEAN, saya kira Vietnam, ada lagi Thailand, India di sekitar kita. Tiongkok punya kemampuan untuk memproduksi itu, dan saya kira termasuk Indonesia. Kalau kita bicara lumbung pangan dunia kita coba memastikan suplai pangan yang berkelanjutan dalam situasi konflik atau perang,” jelasnya.

Kedua terkait dengan kemandirian energi dalam konteks hubungan internasional, Ganjar mengajak negara-negara sahabat untuk ikut terlibat dalam upaya menyelesaikan permasalahan energi ini. Ia mencatat bahwa kolaborasi internasional sangat penting.

Ganjar menekankan bahwa hilirisasi harus mencakup berbagai aspek, tidak hanya sebatas komoditas seperti nikel dan minyak sawit. Potensi pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi juga harus dimanfaatkan.

Selain itu, Ganjar juga mencatat bahwa Indonesia memiliki surplus listrik, yang dalam konteks ASEAN dapat dijadikan peluang untuk ekspor. Ini adalah langkah positif dalam mendukung transisi menuju energi bersih dan mendukung kerja sama regional dalam bidang energi.

“Dan kemudian hari ini kita ada surplus listrik yang dalam konteks ASEAN, sebenarnya kita juga bisa mendorong listrik itu untuk bisa kita ekspor,” tegasnya.

Ketiga terkait kedaulatan maritim dengan rencana untuk memberikan nama Indonesia kepada pulau-pulau terluar. Hal itu merupakan salah satu acara untuk melindungi pulau Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain.

“Soal kedaulatan maritim, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting menurut kami adalah penggunaan Bahasa Indonesia untuk nama pulau-pulau terluar,” ungkap Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga menekankan perlunya meningkatkan anggaran pertahanan untuk mengamankan wilayah Indonesia. Menurutnya, penting dilakukan kerja sama dan perjanjian internasional untuk mengukuhkan posisi Indonesia dalam tata kelola wilayah maritimnya.

“Negara yang besar ini butuh perhatian besar pula, maka kalau kita ingin mengamankan kondisi wilayah maritim kita, itu salah satunya. Lalu menggandakan anggaran untuk pertahanan laut,” ucap Ganjar.

Keempat terkait industrialisasi, Ganjar menyebut perang dagang AS dan Tiongkok telah berdampak pada rantai pasok terganggu, sehingga beberapa komponen jadi mahal dan industri di Indonesia terganggu, pengusaha serta investor menjadi khawatir.

“Di samping itu, kita harapkan Indonesia menjadi hub-nya untuk manufaktur alternatif. Ini kalau kita bicara kepentingan nasional, kita punya hal hal yang bisa menjadi modalitas kita dengan beberapa negara, apalagi dengan negara yang memang punya relasi dekat dengan komponen industri tertentu atau sumber daya tertentu,” papar Ganjar.

Politikus PDI Perjuangan ini mencontohkan Indonesia memiliki cadangan pasir kuarsa yang cukup besar. Berdasarkan data ESDM ada 330 juta ton. Lalu ada 21 perusahaan pengolahan pasir silika yang sudah beroperasi.

Kelima terkait dengan perlindungan WNI, Ganjar berkomitmen untuk memperkuat kerjasama luar negeri guna melindungi pekerja migran Indonesia (PMI). Baginya, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri perlu memiliki akses untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi. (gp)