Pemerintah mengharapkan dengan bantuan Bantuan Subsidi Gaji/Upah untuk Pekerja/Buruh konsumsi rumah tangga tidak terganggu, daya beli masyarakat menjadi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali normal.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara peluncuran Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah untuk Pekerja/Buruh di Istana Negara, Jakarta, pekan lalu.
Kepala Negara menyadari bahwa dengan adanya Pandemi Covid-19 ini juga menyebabkan di antaranya pemutusan hubungan kerja, omset usaha turun sehingga konsumsi rumah tangga juga terpengaruh.
“Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan yang namanya stimulus ekonomi. Misalnya seperti hari ini, nanti 15,7 juta pekerja diberikan. Kemarin yang untuk usaha kecil, mikro dan menengah diberikan modal kerja darurat Rp2,4 juta juga sebanyak 12 juta orang dan yang untuk bansos Tunai bisa 9 juta orang,” imbuh Presiden.
Sebagaimana diketahui, Presiden sampaikan bahwa ekonomi dunia sekarang ini mengalami perlambatan yang terjadi di 215 negara. Ia juga menambahkan dampaknya terasa bukan hanya perusahaan kecil namun juga perusahaan menengah dan besar ikut terganggu terganggu sehingga semua mengalami hal yang sama masalah kesehatan dan ekonomi.
Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa penerima subsidi upah buruh di antaranya ada pekerja honorer, guru honorer, petugas pemadam kebakaran honorer, karyawan hotel, tenaga medis perawat, petugas kebersihan, dan juga karyawan hotel.
“Siapapun yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara aktif sampai bulan Juni, rajin, patuh itu yang diberikan,” jelas Presiden.
Sementara itu, salah satu perawat yang menerima subsidi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden, Pemerintah dan BPJS Jamsostek yang sudah memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Karena saya pribadi Pak dengan adanya Covid-19 ini kita memang sangat mengalami kesulitan. Kita juga di perusahaan seperti rumah sakit juga kita mengalami penurunan,” kata Perawat tersebut.
Turut hadir dalam agenda tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menaker Ida Fauziah, dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. (sak)