Transformasi Menuju Indonesia Maju
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Transformasi Menuju Indonesia Maju

Sejarah baru ditorehkan. Di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Indonesia akhirnya merintis pembangunan ibu kota negara (IKN) baru. Jakarta, ibu kota negara warisan dari zaman kolonial akan difokuskan sebagai kota bisnis.

Kawasan IKN tersebut terletak di antara Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang telah disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Februari 2022 akan menjadi dasar pembangunan IKN.

Pemerintah mengusung tema “Kota Dunia untuk Semua” dalam pembangunan IKN tersebut. Proyek strategis nasional itu menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Pembangunan IKN yang dinamakan Nusantara berdimensi jangka panjang. Rencana pembangunan disusun dari 2022 hingga 2045. Bertepatan 100 tahun Indonesia merdeka.

Presiden Jokowi meyakini IKN Nusantara merupakan lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia maju.

“Dan menunjukkan pada warga dunia bagaimana Indonesia menjalankan rencana baru dalam membangun cita-cita masa depan,” kata Presiden saat menyampaikan sambutan di program Beranda Nusantara “Menuju Ibu Kota Negara Baru”, yang disiarkan dari Galeri Tri Prasetya Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, Rabu (23/02).

Bagi Kepala Negara, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan sekadar mengalihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan, tetapi menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, dan menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, serta lingkungan.

Direncanakan, IKN Nusantara akan memiliki 70 persen area hijau. Sebanyak 80 persen di antaranya, dimanfaatkan untuk transportasi publik. Jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain di kompleks IKN diprediksi hanya memakan waktu 10 menit berjalan kaki. Di kawasan perkotaan akan didesain koridor pedesterian hijau, agar penduduk nyaman saat melintas.

Di samping itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu optimistis, IKN Nusantara akan menjadi kota inklusif dan terbuka bagi seluruh kalangan. “Kota yang sangat ramah bagi semua lapisan untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama, dan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta membangun dan mengembangkan IKN Nusantara,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara akan menerapkan pembangunan yang seimbang antara hunian dan kawasan komersial.

Kementerian PUPR yang ditugaskan sebagai pemimpin proyek pembangunan infrastruktur IKN sudah siap mengimplementasikan macro planning dari proyek tersebut. Visinya membangun Future Smart Forest City of Indonesia.

“Dalam tiga klaster Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) masing-masing menggunakan mixed (campuran) antara hunian dan komersial. Sehingga diharapkan kota ini bukan hanya pemerintahan, nanti jadi sepi kemudian mahal,” kata Basuki.

KIPP di IKN Nusantara itu memiliki luas 6.671 hektare terdiri menjadi tiga klaster, yaitu klaster kawasan inti pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan. Konsepnya sebanyak 70 persen arus kawasan hijau, sisanya adalah bangunan.

Menurut Menteri PUPR, setiap klaster dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan hunian dan kawasan komersial. Hal tersebut bertujuan agar pembangunan kota tidak hanya berisi pusat pemerintahan. Namun, pembangunan di IKN Nusantara tetap memperhatikan ketersediaan lahan hijau yang ada.

“Model kerja ke depan di sana juga akan berbeda. Lebih banyak di ruang terbuka. Semua pertemuan bisa transparan. Tidak lagi tertutup seperti sekarang. Atau model blok-blok kantor saat ini,” jelas Menteri Basuki.

Tahap pertama pembangunan KIPP adalah melakukan reboisasi hutan-hutan di kawasan Bukit Soeharto. Sebagian besar kawasan tersebut banyak yang rusak sehingga perlu dihijaukan ulang.

Total ada 256 ribu hektare yang disiapkan untuk kawasan IKN Nusantara terdiri dari KIPP dan kawasan yang dikembangkan untuk smart city, pusat pendidikan, informasi teknologi, industri berkelanjutan dan kawasan pariwisata.

Pembangunan IKN itu berlangsung sejak 2022 hingga 2045. Dilakukan dalam lima tahap. Tahap awal 2022-2024 mulai membangun Istana Kepresidenan, kantor pemerintahan, kementerian/lembaga serta infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan kawasan hunian.

Pusat Pertumbuhan Baru
Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Percepatan pemerataan kue ekonomi diharapkan tumbuh dari IKN Nusantara tersebut.

Menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy S Prawiradinata mengatakan, untuk mencapai peringkat kelima dunia pada 2045, diperlukan upaya keras, salah satunya pemindahan ibu kota negara untuk menciptakan pusat perekonomian yang baru.

Bappenas mengakui dalam 30 sampai 40 tahun terakhir, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung berpusat pada Sumatra dan Jawa dengan nilai mencapai 80 sampai 85 persen. Meski ada sejumlah upaya dari pemerintah, tapi pertumbuhan ekonomi masih beredar banyak di Jawa dan Sumatra.

Pembangunan IKN Nusantara tidak hanya menggerakkan Kalimantan Timur saja, melainkan seluruh provinsi di Kalimantan dapat “kecipratan” berkah.

Koridor sudah dibangun mulai dari tol Balikpapan-Samarinda, revitalisasi bandara Samarinda dan Balikpapan, serta pengembangan jalan trans Kalimantan menghubungkan Kalbar-Kalteng-Kalsel hingga ke IKN. Pelabuhan di Balikpapan juga tengah diperluas kapasitasnya.

Masyarakat di Sulawesi pun antusias menyambut potensi ekonomi dari pengembangan ibu kota negara baru itu. Satu hal, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengingatkan, pembangunan IKN Nusantara dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Mantan Panglima TNI itu menegaskan, pemerintah terbuka dalam menyerap seluruh aspirasi terkait perencanaan maupun pembangunan IKN. (indonesia.go.id)