TV Digital Dijadwal Ulang
PERISTIWA TEKNOLOGI

TV Digital Dijadwal Ulang

Situasi wabah Covid-19 yang belum melandai dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengkaji ulang (review) kembali pelaksanaan tahapan Analog Switch Off (ASO).

Persiapan infrastruktur TV digital maupun sosialisasi mengenai program ini akan terus digencarkan agar pada 2022 persiapannya makin matang dan implementasinya bisa dinikmati seluruh masyarakat.

“Karena situasi pandemi, Analog Switch Off akan dilakukan dari yang awalnya lima tahap menjadi tiga tahap,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, pekan lalu.

Menurut rencana, jika mengacu pada ketentuan tahapan sebelumnya, tahap 1 ASO seyogianya akan dilakukan pada 17 Agustus, tepat di HUT ke-76 Kemerdekaan RI.

Semula daerah yang sudah dijadwalkan untuk peralihan penyiaran TV analog ke TV digital pada tahap 1 tersebut adalah wilayah Aceh-1: Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh; Kepulauan Riau-1: Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang; Banten-1: Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang; Kalimantan Timur-1: Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Samarinda, Kota Bontang; Kalimantan Utara-1: Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan; dan Kalimantan Utara-3: Kabupaten Nunukan.

Ketentuan lima tahapan ASO sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan presiden dan peraturan menteri yang di dalamnya paling lambat harus dilakukan November 2022. “Namun, mengingat luasnya negara kita dan kompleksitas masalah, maka Kominfo melakukan Analog Switch Off secara bertahap,” tukas Menkominfo.

Adapun tiga tahapan ASO itu akan dimulai pada akhir April, Agustus, dan awal November 2022. Menteri Johnny menyatakan, payung hukum atau regulasi terkait hal tersebut juga tengah disiapkan dalam bulan Agustus ini.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail menambahkan, selain mempertimbangkan kondisi pandemi dan penerapan kebijakan PPKM, pemerintah juga menerima masukan dari sejumlah elemen masyarakat dan mempertimbangkan kesiapan teknis para pemangku kepentingan untuk melakukan migrasi ke siaran televisi digital.

Pembagian Set Top Box

Salah satu persiapan teknis yang perlu dimatangkan adalah rencana pembagian alat set top box (STB) bagi keluarga tak mampu. Pemerintah akan mengatur kriteria masyarakat yang layak mendapatkan STB gratis tersebut.

Oleh karena itu, Plt Dirjen Ismail mengapresiasi upaya beragam pihak dalam penyiapan infrastruktur multipleksing yang saat ini sudah beroperasi di wilayah penerima manfaat ASO tahap pertama, maupun di wilayah lainnya sehingga masyarakat dapat menerima siaran televisi digital.

STB merupakan perangkat yang dipasang di televisi analog agar bisa menangkap siaran televisi digital. Perangkat ini bisa dipasang jika masyarakat belum memiliki televisi yang bisa menangkap siaran digital. Menurut Kementerian Kominfo, terdapat tiga cara distribusi STB. Yakni, disalurkan di lokasi tertentu sesuai kesepakatan (misalnya di kantor pos), diantar langsung ke rumah penerima bantuan dan oleh penyelenggara multipleksing di luar cara-cara tersebut.

Penyaluran STB subsidi ditujukan kepada rumah tangga miskin yang memiliki televisi. Subsidi tersebut akan diberikan kepada rumah tangga miskin yang tercantum maupun di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Perangkat STB subsidi berasal dari komitmen penyelenggara multipleksing siaran televisi teresterial digital, sesuai dengan wilayah siaran, dan pemerintah akan menambahkan jika jumlah piranti tersebut tidak mencukupi.

Alat STB ini akan didistribusikan secara bertahap, sesuai dengan tahapan ASO di tanah air. Untuk wilayah ASO tahap I sudah dialokasikan sebanyak 90.695 keluarga penerima bantuan dengan rincian wilayah siaran Aceh 1 sebanyak 17.046, Banten 1 sejumlah 14.544, Kalimantan Timur 1 sebanyak 29.368, Kalimantan Utara 1 sejumlah 6.818, Kalimantan Utara 3 sebanyak 4.646, dan Kepulauan Riau 1 sejumlah 18.273.

Pemerintah memprediksi ada sekitar 27 juta keluarga miskin, dengan penghitungan satu keluarga memiliki empat orang anggota, maka diperlukan 6,5 hingga 7 juta unit STB subsidi untuk program ASO. Sementara bagi masyarakat yang memiliki daya beli, dianjurkan membeli STB yang mengantongi sertifikasi kelaikan dari Kemenkominfo.

Merujuk survei yang diadakan Kementerian Kominfo di wilayah tahap 1 ASO menunjukkan, masyarakat tertarik untuk menonton siaran televisi teresterial digital karena gambarnya lebih jelas dan jernih. Responden survei berasal dari wilayah tahap 1 ASO yakni, wilayah siaran Aceh 1, Kepulauan Riau 1, Banten 1, Kalimantan Timur 1, Kalimantan Utara 1 dan Kalimantan Utara 3.

Sebanyak 86,55 persen responden menginginkan gambar yang lebih jelas dari ASO ini. Selain gambar yang jelas, sebanyak 80,70 persen masyarakat tertarik beralih ke siaran televisi teresterial digital karena suara lebih jernih, 65,6 persen kanal lebih banyak dan 43,27 persen karena tidak berbayar.

Meski pun antusiasme masyarakat di wilayah ASO tahap I tinggi, baru 32,62 persen yang mengetahui siaran digital, selebihnya 67,38 persen menjawab tidak tahu. Hasil ini menunjukkan perlu menggelar sosialisasi tentang siaran televisi teresterial digital lebih gencar lagi.

Ketika ditanya apakah mereka berencana beralih ke siaran televisi digital, hampir separuh responden, yaitu 41,21 persen, menjawab belum tahu. Terdapat 37,22 persen lainnya yang mau pindah jika siaran televisi analog sudah berhenti. Sedangkan yang segera beralih ke siaran digital baru 10,52 persen. (indonesia.go.id)