Presiden Joko Widodo mempertanyakan sikap dunia usaha yang mengambil posisi wait and see dalam menanamkan investasinya, terutama karena alasan Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2018 mendatang.
“Kalau mau wait and see sampai kapan? Tahun 2014, kita ada Pilpres, wait and see. 2015 ada kurang lebih 150-an Pilkada, apa wait and see lagi. 2016 kira-kira 101 Pilkada, wait and see. Nanti tahun 2018 ada 171 Pilkada, wait and see lagi. Nanti 2019 ada Pilpres, wait and see lagi. Apakah mau seperti itu?,” kata Presiden Jokowi, Selasa (12/12) pagi.
Presiden mengingatkan, perlunya memilahkan paling tidak antara persepsi politik dan ekonomi. Dengan demikian, lanjut Presiden, yang ekonomi tetap berjalan dan begitu halnya di bidang politik.
Mengutip pernyataan Menko Perekonomian Darmin Nasution, salah satu ekonom senior, Jokowi menyampaikan justru dengan adanya kontestasi politik itu paling tidak ada penambahan belanja.
“Justru nambah karena ada belanja iklan, ada belanja spanduk, ada belanja kaos, ada belanja sembako. Justru naik,” ungkap Jokowi saat menjadi Keynote Speech pada Sarasehan kedua 100 Ekonom Indonesia, yang diselenggarakan di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Artinya, lanjut Presiden, semua pihak perlu memulai bersama-sama agar yang politik tetap lah berjalan, demikian hal nya di bidang ekonomi.
Soal banyaknya kegiatan politik seperti Pilkada serentak, Jokowi mengingatkan, bahwa ini bukan pertama kali Indonesia menjalankan hal itu, dan begitu pun halnya dengan penyelenggaraan pemilu.
“Yang kemarin kan juga baik- baik saja, aman-aman saja gitu. Dan ekonomi kita kan juga tidak terpengaruh dengan pilkada-pilkada yang kemarin-kemarin kita jalankan,” ujar Jokowi.
Saat hadir di acara tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (sak)