Kondisi pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terus berkembang merupakan salah satu hasil dari kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dengan Pemerintah Daerah setempat. Salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah wisman yang datang ke NTB.
Pada tahun 2015 ada 1 juta kunjungan wisman, sementara pada tahun 2016 jumlah wisman yang datang 1,4 juta. Jumlah pengeluaran wisman juga terus meningkat dari Rp 15,7 triliun di tahun 2015 ke Rp 20,8 Triliun di tahun 2016. Sementara itu, jumlah kunjungan wisnus pun meningkat dari 1,1 juta di tahun 2015 ke 1,7 juta di tahun 2016.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata RI Arief Yahya bersama Menteri Pembangunan Desa Tertinggal Eko Putro Sandjojo dan Menteri Sosial Idrus Marham dalam Dialog Nasional Indonesia Maju ke-15 berlangsung di hotel Lombok Raya, Mataram, akhir pekan lalu.
Acara dialog nasional yang dipandu oleh Moderator Effendy Ghazali tersebut diikuti oleh 2.025 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lombok.
Melihat potensi pariwisata yang cukup besar di NTB, Menpar mengatakan bahwa destinasi digital yang digagas oleh Kementerian Pariwisata cocok diterapkan di NTB.
Destinasi digital yang dimaksud adalah Pasar Pancingan di Desa Bilebante, Kabupaten Lombok Tengah. Pasar tersebut merupakan contoh Pariwisata yang mensejahterakan.
“Sebagai contoh, Ibu Hajah Zaenab dari Desa Bilebante, pengusaha makanan lokal sekaligus mentor pedagang kuliner di Pasar Pancingan adalah contoh peningkatan kesejahteraan yang digerakan oleh sektor pariwisata. Sebelum pariwisata berkembang pesat, penghasilan Ibu Hj. Zaenab meningkat pesat dari 1,5 juta menjadi 30 juta per bulan,” sambungnya.
Pembangunan sektor pariwisata yang pesat di NTB juga terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Mandalika yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2018.
Senada dengan Menpar, pada kesempatan tersebut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengingatkan peran mahasiswa dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa.
“Pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa mengurangi kemiskinan akan menimbulkan gejolak sosial. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pengurangan gap antara yang kaya dan miskin,” kata Menteri Eko.
Untuk mewujudkan semua itu perlu melibatkan lima unsur pembangunan, yakni kalangan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintahan dan media. (sak)