Proyek infrastruktur jalan bawah tanah (underpass) yang akan difungsikan untuk mengurai kemacetan di Surabaya, kini telah memulai tahap awal pada Januari 2024 ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan keseriusannya untuk mulai menggarap proyek tersebut dengan mulai melakukan survei awal lokasi pada Kamis (4/1).
Dalam pembangunannya nanti, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya akan melakukan koordinasi dengan berbagai lintas sektor. Seperti pada saat survei lokasi, DPRKPP melibatkan beberapa instansi seperti dinas sumber daya air dan bina marga (DSDABM), dan dinas lingkungan hidup (DLH).
Tak hanya menggandeng lintas sektor dari pihak Pemkot saja, DPRKPP pun melibatkan dan menggandeng berbagai pimpinan kecamatan dan kelurahan yang terkait dengan proyek. Dilansir Radar Surabaya (JawaPos Grup), proyek infrastruktur jalan bawah tanah yang tengah mulai dibangun oleh Pemkot Surabaya ini adalah underpass di kawasan Taman Pelangi.
Diketahui, pembangunan underpass Taman Pelangi ini merupakan salah satu proyek prioritas yang dirancang Pemkot Surabaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas di sekitar jalan tersebut.
Terkait survei awal lokasi, Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas DPRKPP Kota Surabaya Farhan Sanjaya mengatakan, survei awal itu dilakukan untuk memastikan beberapa hal.
Yang pertama adalah untuk menentukan tanah milik warga mana saja yang akan dibebaskan untuk kebutuhan proyek. Sehingga, nantinya Pemkot akan bisa memulai hitung-hitungan terkait nilai ganti rugi pembebasan lahannya. “Nanti mekanismenya akan dibeli lewat appraisal,” ujar Farhan Sanjaya, Kamis (04/01) lalu.
Farhan melanjutkan, tujuan survei awal yang kedua adalah untuk memastikan jumlah persil yang akan dibebaskan. “Berdasar informasi awal, total ada 22 persil yang akan dibeli pemkot. Tapi akan kami pastikan juga total luasnya berapa,” ungkapnya.
Lalu, tujuan yang ketiga, survei awal itu dilakukan untuk memastikan dan menyelaraskan desain yang sebelumnya telah dibuat oleh DSDABM dan DLH. Pasalnya, pada area yang akan dibangun underpass itu terdapat taman yang dikelola oleh DLH.
Farhan pun secara buka-bukaan membeberkan terkait jumlah anggaran yang dialokasikan Pemkot untuk pembebasan lahan proyek underpass taman pelangi itu, yakni mencapai nilai Rp 81 miliar yang sumbernya berasal dari APBD.
Sementara itu, dana keseluruhan yang dianggarkan mencapai budget yang fantastis, yakni sebesar Rp 200 miliar. “Pengerjaan underpass didanai pemerintah pusat. Total anggarannya mencapai Rp 200 miliar,” jelas Farhan.
Kebutuhan anggaran proyek yang dirasa cukup besar, membuat Pemkot berencana untuk meminta kucuran dana bantuan dari pemerintah pusat untuk merealisasikan proyek tersebut.
Namun, terkait pembagian pembiayaannya sendiri belum diketahui secara jelas. Belum tahu apakah total anggaran sebesar Rp 200 miliar ini diserahkan ke Pemkot untuk dilelang dan dikerjakan atau semua murni dilakukan oleh kementerian. Yang jelas, untuk anggaran pembebasan lahan yang nilainya sebesar Rp 81 miliar itu sumber dananya dari APBD. Sebab, Pemkot harus menyiapkan lahan terlebih dulu sebelum proyek itu berjalan. (jp)