Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI 2026 bukan sekadar forum untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Sebaliknya, pertemuan tersebut harus menghasilkan solusi konkret, inovasi, dan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat pembangunan kota serta mendukung kebijakan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Eri saat membuka Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan, Rabu (1/7/2026) malam. Agenda tahunan yang berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 itu diikuti pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia untuk membahas tantangan pembangunan perkotaan sekaligus memperkuat kolaborasi antardaerah.
Menurut Eri, pemerintah kota saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Berbagai persoalan mulai dari penanganan bencana, efisiensi anggaran, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), pengelolaan belanja pegawai, hingga persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah menuntut pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dan menghadirkan terobosan baru.
Ia menilai tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh masing-masing daerah. Karena itu, APEKSI harus menjadi ruang kolaborasi yang memungkinkan setiap kota saling berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik terbaik agar mampu memperkuat kapasitas pemerintahan secara bersama-sama.
Eri menegaskan tidak boleh ada kota yang merasa paling maju maupun tertinggal. Semangat yang dibangun dalam APEKSI adalah saling menguatkan, sehingga keberhasilan suatu daerah dapat direplikasi oleh kota lain demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam Rakernas XVIII APEKSI, para peserta membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di antaranya revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, perubahan regulasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), kebijakan belanja pegawai, penguatan ketahanan pangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pembahasan dilakukan melalui sejumlah forum tematik yang melibatkan berbagai perangkat daerah, seperti Forum Pangan, Forum Kepala Bappeda (BAKTI), Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Digital, serta Forum Bisnis dan Investasi. Selain itu, Ketua TP PKK dan Dekranasda dari berbagai kota juga mengikuti forum penguatan kapasitas terkait ketahanan keluarga dan kesehatan mental.
Rakernas tahun ini juga memberikan ruang bagi generasi muda melalui forum Youth City Changers (YCC). Dalam forum tersebut, para pemuda menyampaikan gagasan dan aspirasi kepada para wali kota sebagai bagian dari upaya membangun kota yang lebih inklusif dan berorientasi pada masa depan.
Eri mencontohkan pentingnya kolaborasi melalui pertukaran inovasi antarkota. Ia menyebut digitalisasi sistem parkir di Surabaya berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekitar 30 persen. Sementara itu, Kota Malang mengembangkan sistem perpajakan digital melalui aplikasi PERSADA (Pajak Elektronik System untuk Asli Daerah) yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain.
Selain Surabaya dan Malang, Kota Medan juga memperkenalkan inovasi Qresto (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Menurut Eri, berbagai inovasi digital tersebut dapat dibagikan kepada kota lain sehingga pemerintah daerah tidak perlu memulai pengembangan sistem dari awal.
Ia juga mengungkapkan bahwa inovasi yang lahir dari kota-kota anggota APEKSI mulai mendapat perhatian dari pemerintah luar negeri. Beberapa daerah internasional, seperti Moro di Filipina serta Shaviyani dan Laamu Atoll di Maladewa, telah mempelajari inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Kota Denpasar dan Kota Malang. Sementara Kota Mojokerto menjalin kolaborasi dengan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di Nagoya, Jepang.
Selain pelayanan publik, APEKSI mendorong setiap pemerintah kota memperkuat strategi city branding untuk meningkatkan daya saing daerah. Eri menilai keberhasilan Kota Singkawang, Tidore, dan Ternate dalam membangun identitas daerah menjadi contoh bagaimana promosi potensi lokal mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan PAD.
Melalui Rakernas XVIII APEKSI, sebanyak 98 pemerintah kota anggota APEKSI juga akan merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut mencakup kebijakan fiskal, regulasi Transfer ke Daerah, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, hingga berbagai langkah menghadapi perubahan kebijakan ekonomi nasional.
Eri menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berisi daftar persoalan yang dihadapi daerah, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan ke depan.
Menurutnya, sinergi antarpemerintah kota merupakan kunci memperkuat pembangunan nasional. Ia meyakini bahwa kota-kota yang tangguh akan menjadi fondasi bagi terwujudnya Indonesia yang lebih berdaulat, sejalan dengan tema Rakernas XVIII APEKSI 2026, “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat.” (ita)