Sebanyak 440 titik genangan di Kota Surabaya telah berhasil dituntaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga 2025. Dari total 1.015 titik genangan yang dipetakan sejak 2020, penanganan dilakukan secara bertahap melalui pembangunan infrastruktur drainase, peningkatan kapasitas saluran, serta normalisasi jaringan drainase di berbagai wilayah.
Pada 2026, Pemkot Surabaya kembali menargetkan penanganan sekitar 120 titik genangan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir dan menjaga kelancaran sistem aliran air di Kota Pahlawan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Hidayat Syah, mengatakan keberhasilan menyelesaikan 440 titik genangan tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah kota. Menurutnya, penanganan banjir dan genangan memerlukan dukungan pemerintah pusat, khususnya terkait normalisasi sungai yang menjadi kewenangannya.
“Sebenarnya kita tidak bisa berbicara hanya Kota Surabaya yang bekerja. Di sisi lain juga ada kewajiban dari pemerintah pusat yang harus dilakukan,” kata Hidayat, Senin (6/7/2026).
Ia menjelaskan sedimentasi di sejumlah sungai utama, seperti Sungai Surabaya, Kalimas, dan Kali Jagir, saat ini sudah cukup tinggi sehingga membutuhkan normalisasi agar kapasitas tampung aliran air tetap optimal.
“Contoh sederhananya seperti penggalian atau normalisasi Sungai Surabaya, Kalimas, dan Jagir. Sedimentasinya sudah tinggi,” ujarnya.
Selain normalisasi sungai, Hidayat berharap pembangunan pintu air di muara Kali Jagir segera direalisasikan. Menurutnya, keberadaan pintu air tersebut sangat penting untuk memperlancar aliran air menuju hilir sehingga pembangunan saluran drainase yang dilakukan Pemkot Surabaya dapat berfungsi secara maksimal.
“Penambahan pintu air di muara Kali Jagir juga seharusnya sudah dipasang. Percuma kita membangun banyak saluran jika muaranya mengalami pendangkalan,” katanya.
Hidayat mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya telah menyampaikan surat kepada pemerintah pusat agar pekerjaan normalisasi sungai dan pembangunan pintu air tersebut segera direalisasikan.
“Kami sudah bersurat dan berharap pekerjaan itu dapat segera dilaksanakan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya, Adi Gunita, menjelaskan bahwa penanganan 440 titik genangan merupakan hasil pemetaan yang dilakukan sejak 2020.
“Memang kita sudah melakukan mitigasi sejak tahun 2020. Dari pemetaan terdapat sekitar 1.015 titik genangan. Sampai tahun 2025 ini sudah terselesaikan hampir 440 titik,” kata Adi.
Menurutnya, pada 2026 Pemkot Surabaya akan melanjutkan penanganan terhadap sekitar 120 titik genangan. Selain membangun saluran baru, pemerintah juga memprioritaskan normalisasi saluran yang sudah ada agar kapasitas aliran tetap terjaga.
“Untuk tahun 2026 ada sekitar 120 titik yang akan kita tangani. Penanganannya dilakukan secara bertahap dan untuk 2027 akan mulai direncanakan sejak tahun 2026,” ujarnya.
Adi menegaskan bahwa normalisasi saluran menjadi bagian penting dalam pengendalian banjir. Infrastruktur drainase yang telah dibangun tidak akan berfungsi optimal apabila tidak dibarengi dengan pemeliharaan secara berkala.
“Normalisasi sangat penting. Percuma kalau kita membangun saluran tetapi tidak dirawat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Pemkot Surabaya saat ini menangani sekitar 340 saluran drainase yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Sementara itu, sekitar 30 saluran primer berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Balai Besar Bengawan Solo, maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Memang ada sekitar 30 saluran primer yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,” jelasnya.
Karena itu, Adi menilai penanganan banjir dan genangan di Surabaya harus dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada hubungan kolaboratif antara Pemerintah Kota Surabaya dengan instansi vertikal,” paparnya.
Menurut Adi, pembangunan saluran drainase di kawasan permukiman tidak akan memberikan hasil maksimal apabila saluran primer di bagian hilir tidak mendapatkan perawatan secara rutin.
“Ketika kita menangani saluran tersier, tetapi saluran primer sebagai outlet di hilir tidak dirawat, hasilnya tentu tidak akan optimal,” katanya.
Selain mengandalkan pembangunan infrastruktur, Adi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan saluran drainase dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, saluran yang bersih akan membantu menjaga kinerja sistem drainase dan rumah pompa sehingga pengendalian banjir dapat berjalan lebih efektif.
“Yang paling penting adalah menjaga saluran tetap bersih dan tidak membuang sampah ke saluran. Saluran yang kotor akan memperberat kinerja drainase maupun rumah pompa,” pungkasnya. (ita)