Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana menaikkan target penerimaan pajak pada 2026. Penerimaan pajak harapannya mencapai Rp2.357,7 triliun. Jumlah ini meningkat 13,5 persen dari total penerimaan pajak pada 2025, yaitu sebesar Rp2.076,9 triliun.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Rossanto Dwi Handoyo SE MSi PhD, memberikan tanggapannya. “Kalau target penerimaannya itu tidak terpenuhi, sementara pengeluarannya sesuai target. Nah, pertanyaannya, kekurangannya dari mana?” ujar Rossanto.
“Kalau penerimaan pemerintah menurun berarti otomatis utang yang harus ditarik pemerintah bertambah atau pengeluaran pemerintah harus dikurangi di akhir periode. Padahal akhir periode itu biasanya masa dimana proyek-proyek pemerintah harus diselesaikan,” paparnya.
Rossanto menegaskan bahwa dalam hal ini pemerintah harus menerapkan government spending yang tepat guna dan tepat sasaran. Misalnya program-program pro rakyat seperti subsidi energi, program keluarga sejahtera, dan sebagainya harus terus diterapkan dan dievaluasi.
Hal ini guna mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. Sebab, 60 persen ekonomi suatu negara didorong oleh aktivitas ekonomi masyarakatnya.
Sementara kondisi yang terjadi belakangan ini, pemerintah justru mengurangi dana transfer daerah. Salah satu dampaknya adalah peningkatan pajak di berbagai daerah, misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB) di Pati dan Bone. “Otomatis daya beli masyarakat tambah berat lagi kalau PBB naik,” imbuhnya.
Rossanto menegaskan bahwa pemerintah juga harus mampu memetakan belanja-belanja yang kurang produktif. Misalnya belanja-belanja pegawai harus berfokus pada hal yang strategis dan fokus kepada kebijakan yang pro rakyat. “Pemerintah perlu memprioritaskan kembali, termasuk MBG,” katanya.
Ia secara khusus menyoroti gemuknya anggaran MBG. Ia beranggapan jika anggaran sebanyak itu dialokasikan untuk dana kesehatan, masyarakat pengguna BPJS tentu akan terbantu. Lebih lanjut, hal ini akan mendorong produktivitas masyarakat nantinya.
Menurutnya, kebijakan seperti MBG merupakan kebijakan mercusuar. Pemerintah dalam hal ini perlu mengevaluasi kembali sektor-sektor mana yang perlu untuk diperhatikan. Bukan hanya memenuhi janji kampanye semata. (ita)