Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kabupaten Trenggalek, Selasa (20/08).
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Pj Gubernur Adhy bersama MenPANRB dan Bupati Trenggalek. Yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita.
Dalam sambutannya, Adhy mengatakan bahwa sebelumnya Jatim telah memiliki 30 MPP. Dengan diresmikannya MPP Trenggalek kali ini, maka jumlah MPP di Jatim menjadi 31.
“Masih ada 7 kab/kota yang belum memiliki MPP. Kami akan terus tingkatkan pelayanan melalui munculnya MPP baru di kab/kota lain di Jatim. Kita upayakan akhir 2024 seluruh kab/kota di Jatim punya MPP,” ucapnya.
Berkaitan dengan 7 kab/kota yang belum memiliki MPP, Adhy mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dan mengupayakan agar segera dibentuk. Adapun ke-7 kab/kota tersebut adalah Kab Blitar, Bondowoso, Kab Kediri, Ponorogo, Situbondo, Kota Blitar dan Kota Madiun. “Tujuh kabupaten/kota ini dalam proses pembangunan MPP,” terang Adhy.
Secara khusus, Pj Gubernur Adhy memberikan apresiasinya kepada Pemkab Trenggalek atas komitmennya yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya melalui adanya MPP ini.
“Terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Trenggalek di akhir jabatan telah melaksanakan surat edaran dari kami dengan membangun Mal Pelayanan Publik, sehingga masyarakat dipermudah dengan pelayanan yang terintegrasi,” kata Adhy.
Surat edaran yang dimaksud adalah SE No. 000.8.3.4/8814/031/2024 tentang Pendataan Rencana Pembentukan Mal Pelayanan Publik yang dikeluarkan pada 5 Maret 2024.
Selain target pembentukan MPP, Pj. Gubernur Adhy juga menyinggung terkait upaya peningkatan pelayanan publik. Pemprov Jatim telah memiliki inovasi yang disebut Jatim Online Single Submission (JOSS) yang dipergunakan untuk layanan non-OSS pada 158 layanan di 18 sektor.
Hingga saat ini, tercatat permohonan perijinan yang dilayani dari bulan Januari-Agustus 2024 telah mencapai 23.396 layanan. Sedangkan ijin yang selesai sebesar 18.951 dan sejumlah 4.445 masih dalam proses.
“Dari data ini kita bisa lihat perlu adanya peningkatan layanan secara prima. Tapi memang, keterlambatan ini bukan pada sistem namun masih ada beberapa pemohon yang belum memasukan persyaratan dokumen secara lengkap. Nah ini yang harus diperhatikan untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Bupati Nur Arifin menyebutkan MPP yang baru diresmikan hari ini memiliki lebih dari 80 jenis layanan. Selain pelayanan organisasi perangkat daerah Trenggalek, juga terdapat layanan dari instansi vertikal hingga mitra kerja pemerintah lainnya. “Seperti misalnya layanan BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Imigrasi, perbankan hingga dari TNI-Polri juga ada,” pungkasnya. (ita)