Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyebut pihaknya membutuhkan anggaran untuk penulisan ulang sejarah mencapai Rp9 miliar. Hal ini diungkapkannya usai Rapat Kerja dengan Komisi X DPR membahas program kerja dan isu terkini.
“Kalau tidak salah catatannya Rp 9 miliar, kita harapkan begitu. Nanti kita akan berkoordinasi supaya masyarakat, rakyat mengerti sejarah dan tidak melupakan atau meninggalkan sejarah kita,” kata Fadli di Ruang Rapat Komisi X DPR, pada Senin (26/05).
Fadli menyatakan, hasil dari penulisan sejarah ulang tersebut diharapkan dapat menjadi dari bahan ajar di sekolah. Kemenbud juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat target penyelesaiannya pada Agustus 2025.
“Kita berharap juga ada lagi mata pelajaran sejarah itu wajib. Di Amerika saja seluruh bidang apa bukan seluruh bidang, seluruh jenjang itu ada US History ya,” ucapnya.
Fadli menambahkan, terdapat sejumlah faktor yang membuat penulisan ulang sejarah Indonesia harus dilakukan. Menurutnya, sejumlah judul dalam buku penulisan sejarah tersebut juga tengah dibicarakan dengan pihak terkait.
“Menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia-sentris, apalagi sekarang ini kita 80 tahun Indonesia merdeka. Sudah saya kira waktunya kita memberikan satu pembebasan total dari bias kolonial ini dan menegaskan perspektif Indonesia sentris,” ujarnya. (rri)