Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk tetap waspada menghadapi pandemi Covid-19 terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Meski tren kasus harian mulai menurun, Presiden meminta sejumlah daerah harus tetap dimonitor secara ketat untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus.
“Bapak Presiden juga menekankan lima provinsi yang jumlah kasusnya sekarang sudah mulai melandai dan ada beberapa indikasi mulai ada kenaikan itu harus dimonitor secara ketat. Jadi lima-limanya adalah provinsi di Jawa,” ucap Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, selepas rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/11).
Budi mengatakan, dalam ratas tersebut juga dibahas mengenai pembelajaran tatap muka (PTM). Presiden mengarahkan agar dilakukan surveilans yang ketat terhadap sekolah yang melakukan PTM sehingga apabila ada indikasi kasus dapat segera ditangani.
“Saya dengan Pak Nadiem akan segera melakukan konsolidasi. Rencananya mudah-mudahan minggu ini kita sudah bisa selesaikan bagaimana kita bisa tetap melakukan program tatap muka tapi dengan surveilans yang aktif dan yang lebih proaktif,” lanjutnya.
Terkait vaksinasi, Budi menjelaskan bahwa dari target vaksinasi 208 juta orang, sebanyak 60 persen masyarakat sudah mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama dan 40 persen masyarakat telah mendapatkan suntikan dosis lengkap.
Di akhir tahun, lanjut Budi, pihaknya memperkirakan total suntikan vaksin dapat mencapai 290 sampai 300 juta suntikan dengan perkiraan 78 persen dari target populasi mendapatkan suntikan dosis pertama dan 60 persen mendapatkan dosis lengkap. Menurutnya, angka ini melebihi target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 40 persen dosis lengkap.
Selain itu, Kepala Negara juga menekankan tentang masa berlaku dari vaksin. Presiden meminta daerah untuk lebih memperhatikan masa berlaku vaksin sehingga tidak ada stok vaksin yang kedaluwarsa.
“Kalau misalnya sudah dekat-dekat kedaluwarsa mungkin kita bisa mengalihkan ke provinsi-provinsi lain yang masih membutuhkan atau kita bisa alihkan ke TNI dan Polri,” tambah Budi.
Untuk obat-obatan, Menkes berharap obat Molnupiravir dari produsen Merck, Amerika Serikat, dapat segera tiba di Indonesia. Kementerian Kesehatan juga terus mengkaji obat-obatan lain yang juga dapat mengurangi risiko orang dengan kasus konfirmasi masuk ke rumah sakit. “Kami akan terus bekerja sama dengan BPOM untuk mengkaji alternatif obat ini,” ujarnya. (sak)