Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengimbau kepada seluruh Dinas Pendidikan se-Indonesia dapat konsisten dalam menerapkan kebijakan pengelolaan pendidikan berbasis zonasi.
Hal tersebut dilakukan sebagai wujud merealisasikan Kebijakan Presiden RI, Joko Widodo, untuk menciptakan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
“Ruh dari penerapan sistem zonasi ini adalah terciptanya pendidikan yang merata dan berkualitas, sebagai wujud merealisasikan kebijakan Bapak Presiden,” tutur Mendikbud dalam acara pembukaan rakor pengelolaan pendidikan berbasis zonasi tahun 2017, dan Gala Siswa Liga Pelajar Jenjang SMP, di Jakarta, Senin (13/11) malam.
Mendikbud mengatakan, pemerintah tidak ingin terjadi diskriminasi dalam dunia pendidikan. Ia pun menekankan bahwa sekolah tidak boleh menerima siswa dengan menerapkan kualifikasi akademik tertentu.
“Siswa yang memiliki nilai tinggi dapat sekolah yang favorit, sedangkan siswa yang tidak memiliki nilai tinggi mencari sekolah di tempat yang nilainya di bawah sekolah favorit. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegas Mendikbud.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Pada pelaksanaannya, setiap sekolah negeri wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB.
Terdiri dari persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah, maupun media lainnya.
Degan ketentuan tersebut, PPDB dapat berjalan secara Objektif, akuntabel, dan transparan. Penerapan Zonasi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, Pasal 15, bertujuan untuk mencapai keadilan tanpa diskriminasi.
PPDB dapat mengakomodasi dan melindungi siswa tidak mampu agar mendapatkan sekolah negeri yang dekat dengan daerah domisilinya, dan menghentikan praktik jual beli kursi saat penerimaan peserta didik baru.
“Zonasi ini kalau betul-betul dipatuhi maka akan tercipta pemerataan yang berkualitas, anak seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Jangan sampai anak-anak tidak sekolah, dan tidak ada lagi anak putus sekolah (drop out),” ujar Mendikbud.
Dalam mengatasi angka putus sekolah (drop out) ini perlu adanya kerjasama antara pendidikan formal dan non formal.
“Bagi siswa yang tidak masuk di sekolah formal, dapat diterima di pendidikan kesetaraan. Dengan kerjasama yang baik antara pendidikan formal dan non formal, maka tidak akan ada lagi anak-anak yang putus sekolah,” jelas Mendikbud. (sak)