Kebijakan yang baik bukanlah tentang seberapa banyak yang telah dilakukan pemerintah tetapi seberapa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah. Prinsip tersebut yang menjadi alasan Presiden Joko Widodo untuk selalu ‘blusukan’ guna melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan.
“Saya sering turun ke bawah, turun ke daerah, turun ke masyarakat, menggali masalah-masalah mereka, mendengar aspirasi-aspirasi mereka, mendengar kenginan-keinginan mereka, dan mengetahui secara detail kepentingan masyarakat,” ucap Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia Ke-69 di Hotel Sunan, Solo, Minggu (10/12).
Oleh karenanya Presiden selalu berusaha mengawal setiap kebijakan pemerintah dari hulu sampai hilir, mulai dari mengontrol, mengecek, mengawasi, hingga memonitor. “Selalu kita lihat di lapangan dan itu melihat dari sisi kepentingan masyarakat,” ujar Kepala Negara.
Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa para pembuat kebijakan, para politisi, para birokrat, para pemimpin sosial, dan para pengusaha juga harus bisa melihat keadaan dari pandangan dan sisi kepentingan masyarakat bawah.
Di awal sambutannya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus-menerus ditingkatkan.
“Selain hak-hak sipil dan hak-hak politik, kita juga harus menjamin hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, dan kultural yang akan mempengaruhi hak politik warga negara,” tutur Presiden.
Saat ini walaupun tidak mudah, pemerintah terus berusaha keras agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
“Saya tahu masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki agar seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan, layanan pendidikan yang baik, dan layanan dasar lainnya. Juga agar keyakinan beragama dan ekspresi kultural dan seni budaya masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” ujar Presiden.
Terdapat banyak sekali upaya pemerintah yang telah dan terus dilakukan. Mulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah diberikan kepada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu, serta pembagian jaminan kesehatan nasional berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah dibagikan kepada 92,4 juta penerima.
“Hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan kepada tanah-tanah adat, hutan adat, kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat,” ucap Presiden.
Presiden juga mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, seperti para gubernur, wali kota, dan bupati yang telah berhasil mengembangkan human rights cities, daerah yang berwawasan HAM di wilayahnya masing-masing.
“Dan terima kasih kepada komnas HAM, dan komnas-komnas lain dan rekan-rekan akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat,” katanya.
Presiden pun menyadari bahwa masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah pemerintah perihal penegakan HAM yang belum diselesaikan secara tuntas, termasuk di dalamnya pelanggaran masyarakat HAM.
“Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dan seluruh komponen masyarakat. Dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Kepala Negara sebagaimana dikutip dalam Siaran Pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin. (sak)