Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN sesuai ketentuan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pasal 48 (huruf g).
BKN memiliki tugas untuk melakukan pendataan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS dan hukuman disiplin yang telah diterapkan guna menyikapi pelanggaran tersebut sepanjang 2017.
Data dalam Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, sebagaimana disampaikan dalam rilis Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, mencatat sepanjang 2017 sebanyak 1.759 PNS telah dijatuhi hukuman disiplin.
“Bentuk hukuman disiplin tersebut bervariasi mulai dari tingkat berat, ringan hingga sedang. PNS penerima hukuman disiplin tersebar di berbagai instansi baik pusat maupun daerah,” jelas Ridwan dalam rilis tersebut.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pasal 1, yang dimaksud pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Sepanjang 2017, menurut Karo Humas BKN, hukuman disiplin kebanyakan diberikan atas pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, tepatnya sebanyak 570 kasus.
“Pelanggaran lain yang juga mendasari pemberian hukuman disiplin di antaranya karena kasus tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS, tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan serta menyalahgunakan wewenang,” tambahnya.
Atas berbagai hukuman disiplin yang telah diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan PNS tersebut, Karo Humas BKN sampaikan bahwa BKN akan mengevaluasi efektivitas hukuman yang diberikan terhadap perbaikan kinerja PNS pada khususnya dan penyelenggaraan manajemen ASN pada umumnya. (sak)
Pelanggaran dan Hukuman PNS 2017:
01. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS – 96
02. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri – 251
03. Pembebasan dari jabatan – 85
04. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan satu tingkat – 8
05. Penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun – 412
06. Penurunan pangkat 1 tingkat selama 1 tahun – 203
07. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun – 131
08. Penundaan gaji maksimal 1 tahun – 3
09. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) selama 1 tahun – 139
10. Teguran tertulis – 159
11. Pernyataan tidak puas secara tertulis- 109
12. Teguran lisan – 163