Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK RI Dr Laode Muhammad Syarif SH LLM mengatakan, modus perkara korupsi terbanyak ada pada pengadaan barang dan jasa karena sering dilakukan mark up. Ke depan, dia ingin ada Unit Layanan Pengaduan yang mandiri dan professional.
“Saya melihat Jatim secara infrastruktur jauh lebih siap dibanding provinsi lain di Indonesia,” terang Laode M Syarif di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (7/3).
Ia menjelaskan, pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK sendiri terdiri dari serangkaian tindakan mulai koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, serta penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
Namun, yang selama ini dilihat masyarakat hanya pada ranah penindakan. “Salah satu fungsi yang tidak nyaman adalah penindakan, padahal ini hanya 20 persen dari rangkaian pekerjaan KPK,” katanya.
Laode mengatakan, dari tahun 2015-2018 KPK telah menerima aduan dari Jatim sebanyak 1.790 aduan. Menurutnya, aduan ini sendiri belum tentu kasus korupsi, namun tak sedikit pelapor yang menganggapnya tindak pidana korupsi. “Setelah kami teliti, kekerasan rumah tangga pun dilaporkan kepada kami,” terang Laode disambut tawa para hadirin.
Terkait kasus aduan di Jatim ini, setelah diverifikasi, menjadi 345 aduan yang sudah ditelaah. Bila ditemukan penyelewengan penyelenggaraan negara akan segera ditangani KPK. Bila tidak, kasus tersebut akan diserahkan pada Kapolda dan Kajati.
“Bayangkan saja bila dari 345 aduan yang benar 10 persen saja, ini sudah tidak nyaman. Karena korupsi tidak pernah hanya dilakukan satu orang saja,” katanya.
Di akhir, ia berharap penguatan APIP terus dilakukan. Hal ini sangat penting karena Aparat Pengawas Internt Pemerintah (APIP) menjadi tim pengawas pertama yang bertugas mengingatkan bila ada ketidakberesan terjadi. “Petugas APIP harus tegas, karena kalau tugas APIP sesuai, insyaAllah tidak akan timbul masalah dengan BPKP maupuk KPK,” katanya.
Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan penghargaan komitmen bersama dalam mendukung Rencana Aksi Daerah Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Tahun 2016-2017 yang diserahkan Gubernur Jatim kepada Bupati Banyuwangi, Bupati Bondowoso dan Bupati Tuban.
Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Irjen Kemendagri, Direktur BPKP Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, Koordinator Korsupgah, Sekdaprov Jatim serta Kepala OPD se-Pemprov Jatim. (ita)