Eva Sundari, anggota Komisi XI DPR RI mendapat undangan untuk menghadiri panen padi PIM (Petani Indonesia Menggugat) milik petani Harto, yang sudah 3 tahun bertani organik.
Panen berlangsung di Desa Kedawung, Kec Nglegok, Kab Blitar tersebut istimewa karena dihadiri beberapa PPL (petugas penyuluh lapangan) dari Kab dan Kota Kediri serta Kab Blitar.
Serta perwakilan KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) Kec Plemahan, Kediri. Hadir pula penemu padi varietas PIM yang berprofesi sebagai PPL Kab Blitar, pak Boeing Kristiawan.
Padi ini dinamakan PIM karena penemunya mengugat beberapa hal: soal lingkungan (varietas organik), produktifitas (bisa mencapai 14 ton/ha), penyakit padi (tahan berbagai penyakit termasuk potong leher), biaya produksi (50-60% lebih rendah, karena pupuk organik buatan sendiri), pestisida (jika dikasih pupuk kimia justru tumbuhnya PIM terganggu), kualitas (PIM bisa untuk sushi).
Boeing menambahkan, dirinya bermimpi bisa menyediakan padi berkualitas dengan harga murah untuk rakyat miskin. Jadi PIM ini bisa dijual di pasar-pasar sebagai beras curah.
Sementara Harto sang pemilik sawah menimpali, walau hasil panen kali ini tertinggi di kawasan ini yaitu 10 ton/ha tapi tidak puas karena di musim hujan kemarin bisa mencapai 14 ton/ha dan tinggi 2m.
“Padi PIM ini sempat viral karena tingginya bisa mencapai 2m dengan malai bisa mencapai 1000 di musim hujan. Musim kering ini PIM masih lebih unggul karena Varietas lain di kawasan tersebut hanya maksimal 6 ton/ha dibanding PIM yang 10ton/ha,” katanya.
Para anggota KTNA Plemahan yang hadir atas ajakan Eva Sundari di pertemuan minggu sebelumnya (25/8) semakin semangat untuk bertanam organik secara penuh.
Eva Sundari menyatakan, semakin luas ditanam, semakin mudah untuk mengurus sertifikat padi ini. “Padi PIM ini salah satu jawaban atas program ketahanan dan kedaulatan pangan nasional selain kedaulatan benih, sekaligus penyelamatan lingkungan dan manusia karena organik,” katanya.
Eva Sundari mengharap Kementrian Pertanian memberikan dukungan berupa pembuatan denplot masing-masing seluas 20ha di Kab Blitar dan Kediri sebagai bagian program pengembangan pertanian organik.
“Ini tugas dari konstituen yang harus saya kawal ke Kementan, meski saya di Komisi Keuangan. Saya mendukung penuh gagasan pengembangan pertanian organik, saatnya telah tiba,” kata politisi PDI Perjuangan ini. (sak)