Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghuni rusun sudah keluar semuanya. Mereka pun diganti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memang berhak menghuni rusun tersebut.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan, berdasar hasil verifikasi kepada penghuni rusun, ada sebanyak 88 orang ASN yang menghuni rusun. Terdiri atas 63 ASN aktif dan 25 ASN pensiunan. Mereka tinggal di rusun milik Pemkot Surabaya.
”Jadi, untuk penghuni rusun yang profesinya ASN sudah fix datanya segitu. Mereka semua sudah keluar dan menyerahkan kuncinya sejak bulan Januari,” tegas Irvan, Rabu (01/06).
Irvan juga menegaskan bahwa hampir setiap hari pihaknya melakukan update data yang bukan MBR, termasuk penghuni ASN dan penghuni yang sudah mampu, diganti dengan penghuni yang MBR. Bahkan, warga yang sudah lepas dari MBR berdasarkan data SIMBR, langsung dilakukan pergantian dengan warga yang MBR.
“Jadi, kita terus bergerak setiap hari, terus update. Yang kontraknya sudah habis, kita evaluasi, kalau mereka sudah keluar dari SIMBR, kita gantikan ke yang MBR,” ujarnya.
Di samping itu, Irvan memastikan saat ini pihaknya tidak hanya melakukan penertiban terhadap penghuni rusun. Namun, berdasarkan arahan dan amanat dari Wali Kota Surabaya, pihaknya juga diminta mengentas MBR. “Jadi, saat ini kita tidak hanya melakukan penertiban, tapi juga bagaimana mengentas MBR itu. Makanya, kami tidak hanya memberikan fasilitas rusun kepada MBR itu, tapi juga membina dan memdampingi mereka,” katanya.
Menurut Irvan, dalam mengentas MBR itu pihaknya juga bersama-sama dengan dinas lain, seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), dan juga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, karena barangkali mereka butuh pelatihan toko kelontong, butuh pelatihan menjahit, bikin sepatu dan pelatihan paving yang sesuai dengan minatnya masing-masing. Bahkan, kalau mereka butuh sertifikasi juga bisa dilatih dan didampingi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja hingga mereka mendapatkan pekerjaan.
“Jadi, fokus kita sekarang tidak hanya menyediakan fasilitas rusun bagi MBR, tapi juga bagaimana mereka bisa menjadi berdaya dan akhirnya bisa keluar dari MBR. Karena Pak Wali juga menyampaikan bahwa menempati rusun itu tidak bisa selamanya, mereka harus keluar dari MBR supaya bisa keluar pula dari rusun itu. Itu yang ditugaskan Pak Wali kepada kami,” tegasnya.
Selain itu, Irvan juga menjelaskan bahwa hingga saat ini yang mengajukan rusun berdasarkan data e-Rusun sudah sekitar 11 ribu KK (Kartu Keluarga). Namun, setelah diverifikasi lebih lanjut dan disinkronkan dengan data SIMBR hanya ada sekitar 5 ribuan KK yang dinilai layak.
“Meskipun antriannya segitu, tapi kemarin kita juga sudah meresmikan rusun Gunung Anyar Sawah, nanti juga ada rusun dari pemerintah pusat di Tambak Wedi dan Menanggal, sehingga kita langsung prioritaskan kepada warga di sekitar situ dan yang masuk MBR. Artinya, sudah banyak juga yang kami masukkan ke dalam rusun itu, bahkan dalam tahun ini sekitar seribuan yang bisa kami masukkan ke dalam rusun,” pungkasnya. (ita)