Seluruh fraksi DPRD Kota Surabaya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Surabaya Tahun Anggaran 2023 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pada tahun 2023 nanti, APBD Kota Surabaya diproyeksikan sebesar Rp11,2 triliun.
Hal itu sebagaimana terungkap dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Surabaya pada Rabu (09/11). Rapat yang dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tersebut, memasuki agenda pandangan akhir fraksi terhadap Raperda APBD Surabaya Tahun 2023.
Eri Cahyadi mengaku bersyukur seluruh Fraksi DPRD menyetujui Raperda APBD Surabaya tahun 2023. Dengan begitu, Raperda tersebut dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Alhamdulillah pandangan umum dari fraksi sudah menerima semuanya. Sehingga Insyaallah segera kita bisa sahkan, anggaran itu bisa dilaksanakan di tahun 2022 ini,” kata Eri Cahyadi usai mengikuti rapat paripurna.
Ia juga menjelaskan, apabila Raperda APBD 2023 sudah disahkan, maka di tahun 2022 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat mulai melaksanakan percepatan pengadaan barang dan jasa. Dengan begitu pada awal tahun 2023 mendatang, proses pekerjaan bisa langsung dijalankan.
“Jadi pelaksanaan pengadaan barang jasanya, persiapan-persiapan untuk UMKM kita bisa lakukan pada tahun ini. Sehingga di tahun depan, Januari 2023 bisa jalan langsung,” terang dia.
Eri juga menyebutkan, bahwa pemkot bersama DPRD sepakat di tahun 2023 yang menjadi salah satu prioritas adalah Surabaya Bebas Buang Air Besar (BAB) Sembarang melalui pembangunan jamban.
Termasuk pula penyelesaian pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). “Setelah itu yang diberikan bantuan Rutilahu juga harus mendapatkan pekerjaan. Sehingga dia bisa memelihara rumahnya, merawat rumahnya,” ungkap dia.
Di samping itu, kata dia, pemkot bersama DPRD Surabaya juga sepakat menggunakan APBD 2023 untuk mengurangi kemiskinan dengan menambah penghasilan dari masing-masing keluarga. Salah satunya adalah melalui program padat karya yang sudah berjalan.
“Alhamdulillah di tahun 2022 ini kita coba dengan nilai anggaran tak sampai Rp 100 miliar ternyata dalam pekerjaan itu pendapatannya bisa sampai Rp 6 juta, seperti pembuatan paving. Maka kita akan terapkan ke warga yang lainnya,” jelas dia.
Eri menambahkan, bahwa saat ini pemkot bersama DPRD memiliki skala prioritas dalam menggunakan anggaran. Di antara prioritas itu lantas ditentukan secara bersama-sama mana yang paling penting untuk segera dijalankan.
“Jadi keterbukaan itulah yang kita jalankan. Karena saya beranggapan bahwa kalau ingin kota ini bagus, kota ini berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, maka pemkot dan DPRD harus ada keterbukaan dan saling menguatkan,” pungkasnya. (ita)