Masalah kependudukan menjadi masalah yang kerap terjadi di berbagai negara. Beberapa masalah kerap terjadi, seperti tidak meratanya fasilitas kesehatan, tidak meratanya proses pembangunan, dan lainnya.
Dr Lutfi Agus Salim SKM MSi dosen sekaligus peneliti demografi dan kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (UNAIR) menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghadapi potensi masalah kependudukan.
Penduduk dunia yang semakin bertambah menunjukkan bahwa betapa pentingnya masalah penduduk dalam pembangunan nasional. “Penduduk adalah titik sentral pembangunan karena pembangunan dilakukan oleh penduduk dan juga diperuntukan bagi kesejahteraan penduduk,” jelas Lutfi.
Oleh karena itu terlahir konsep tentang pembangunan yang berwawasan kependudukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pembangunan harus memihak kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak.
“Pembangunan haruslah disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk, memberikan kesempatan penduduk untuk berpartisipasi dan tidak ada diskriminasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka,” tutur Lutfi.
Kedua, pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kemajuan bangsa di masa depan. Ketiga, pembangunan yang berwawasan kependudukan harus pembangunan yang berkelanjutan.
“Pembangunan yang tidak hanya dapat dinikmati saat ini tapi juga bisa dinikmati oleh anak, cucu di generasi mendatang,” terangnya.
Keempat, kebijakan pembangunan yang mengacu pada perubahan kependudukan yang ada. Kelima, kebijakan pembangunan yang bisa mengarahkan kepada tercapainya situasi kependudukan yang diharapkan.
Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2010-2035 menyebutkan bahwa ada lima aspek kondisi kependudukan yang diharapkan. Ditinjau dari segi pengendalian penduduk, diharapkan jumlah penduduk Indonesia menjadi proporsional dengan keberadaan dan kecukupan lahan serta fasilitas pelayanan yang tersedia.
“Guna mencapai hal itu pemerintah sudah menetapkan program pengendalian kualitas penduduk melalui program Penduduk Tumbuh Seimbang,” terang Lutfi.
Ditinjau dari segi peningkatan kualitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah penduduk Indonesia menjadi sehat, cerdas, bertaqwa, dan mempunyai daya saing dengan bangsa lain. Dari segi pembangunan, diharapkan dapat terwujud keluarga yang berkualitas melalui perwujudan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.
Dari segi persebaran penduduk diharapkan terjadi persebaran yang merata sesuai dengan daya dukung alam dan lingkungan. “Artinya kita harus dapat menata keberadaan penduduk melalui perpindahan penduduk dari Pulau Jawa, melalui pengembangan pusat pertumbuhan di luar Jawa,” jelasnya.
Melalui pembangunan database kependudukan diharapkan dapat menghasilkan data kependudukan yang akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.
Menurut Lutfi selama ini pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi permasalahan kependudukan belum tuntas. “Berbagai tindakan atau upaya yang dilakukan hanya bersifat reaktif terhadap pembangunan yang terjadi, perlakuannya cenderung normatif,” ungkapnya.
Perlu adanya perencanaan dan implementasi pembangunan kependudukan dalam hal mengantisipasi, mencegah, atau mengendalikan dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya pembangunan terhadap kependudukan. “Singkatnya memerlukan suatu Analisis Dampak Kependudukan (ADK),” kata Lutfi.
Manfaat dari ADK adalah mengantisipasi sejak dini masalah kependudukan yang akan timbul sebagai akibat terjadinya pembangunan. Selain itu juga berfungsi untuk merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang perlu dilakukan sehubungan dengan potensi munculnya masalah kependudukan di kemudian hari. (ita)