Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Rumah Bhinneka di Jalan Nginden Baru 6 No. 28, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Selasa (31/01). Rumah Bhinneka merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap aktivitas toleransi dan pluralisme, karena seluruh suku, ras dan agama yang tinggal saling berdampingan dan menghormati antar warga di Kota Pahlawan.
Bahkan, Kota Surabaya menyandang predikat Kota toleransi peringkat keenam se-Indonesia, dan peringkat satu di Jawa Timur. Karenanya, dalam menjaga Ideologi Pancasila di Kota Surabaya melalui Rumah Bhinneka, menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi untuk melakukan pembauran.
Juga untuk menjaring aspirasi masyarakat bersama berbagai suku, ras, agama, golongan, berbagai organisasi masyarakat, antara lain aliansi BEM. Serta merangkul berbagai kalangan masyarakat Surabaya untuk bersinergi dengan pemkot dalam pelaksanaan pembangunan.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Forkopimda Kota Surabaya, Sekretaris Daerah beserta segenap jajaran Pemkot Surabaya, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya Hoslih Abdullah, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya Muhammad Yasid, dan Ketua Jejaring Panca Mandala (JPM) Kota Surabaya Harmanto.
Selain meresmikan Rumah Bhinneka sebagai bentuk semangat untuk meningkatkan persatuan, menghapus intoleransi dan radikalisme di Kota Pahlawan, Wali Kota Eri juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya secara simbolis kepada Ketua FPK Kota Surabaya, Hoslih Abdullah.
“Dengan adanya Rumah Bhinneka ini saya berharap Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) bisa menjadi bagian dari Pemkot Surabaya untuk menyatukan seluruh agama dan suku di Kota Surabaya. Serta, melakukan kegiatan yang real atau nyata, bukan seperti kegiatan sosialisasi, tidak. Tapi kegiatan yang langsung dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Wali Kota Eri.
Sebab, menurutnya, perwujudan Kota Surabaya sebagai kota toleransi adalah semakin dipertebal dengan upaya Pemkot Surabaya dalam pembauran etnis sebagai ruang interaksi. “Surabaya tetap menjadi bagian NKRI dengan Ideologi Pancasila, maka seluruh umat beragama dan suku memiliki hak yang sama terhadap kota itu.
Lalu Surabaya yang ada ditinggali oleh berbagai macam suku, ketika ada permasalahan ternyata di Surabaya ini ada yang tidak pas, maka yang mengingatkan adalah suku-suku tersebut. Contoh, suku Jawa adalah yang mengingatkan adalah orang Jawa, begitu pula dengan suku Batak maupun suku Papua,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Eri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi bersama Pemkot Surabaya dan TNI/Polri dalam menjaga kesatuan dan persatuan. Yakni, ikut menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh agama, suku, dan ras yang ada di Kota Surabaya.
“Saya ingin membangun Surabaya dengan hati, guyup rukun dan gotong royong dengan seluruh lapisan yang ada. Tetapi keguyuban dan gotong-royong yang diajarkan Bung Karno tidak boleh hilang di Kota Surabaya. Ini yang harus kita jaga, yakni warga memiliki perasaan dan visi misi yang sama dengan pemerintah, serta bisa menjaga Ideologi Pancasila,” terangnya.
Ditemui di lokasi yang sama, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya, Hoslih Abdullah mengatakan dukungan dari Cak Eri melalui jajaran Pemkot Surabaya telah memberikan ruang berkumpul untuk ikut menentukan program pembangunan. “Dukungan Pemkot Surabaya dan Walikota sangat luar biasa. Kami akan segera membahas program utama untuk segera melakukan turun dan melakukan kegiatan dikalangan masyarakat,” kata Hoslih. (ita)