Puluhan jurnalis Blitar Raya menggelar aksi keprihatinan di depan Pendopo Ronggo Hadinegoro. Aksi ini menyikapi sikap arogansi Bupati Blitar Rini Syarifah dan timnya yang menutup rapat pintu komunikasi dengan awak media massa.
Beberapa awak media massa mulai merapat di Jalan Semeru, tepatnya di depan rumah dinas Bupati Blitar, Pendopo Ronggo Hadinegoro. Peserta aksi kemudian memasang tali merah putih sebagai simbol perlawanan. Jurnalis Blitar secara tegas melawan arogansi tim protokoler Bupati Blitar setiap dimintai wawancara.
Sikap tertutup bupati terhadap media semakin represif kala ada kegiatan di Kampung Coklat, Selasa (22/08) lalu. Saat itu Bupati Blitar dijadwalkan hadir dalam acara yang diinisiasi BKKN Pusat. Pagi sebelum acara dimulai, staf Kominfo Pemkab Blitar menelepon semua jurnalis yang hendak liputan momen itu. Dia berpesan agar semua jurnalis tidak bertanya di luar konteks acara.
“Sikap bupati dan tim protokoler itu kami nilai semakin represif. Bupati sudah tiga tahun bersikap menutup diri dari media massa. Nah, sekarang ngatur-ngatur kinerja kami dalam liputan. Sikap ini sudah memprihatinkan kebebasan pers,” kata jurnalis Kompas.com Asip Hasani.
Aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan jurnalis Blitar Raya terhadap sikap Bupati Blitar. Peserta aksi membawa beberapa karton bertuliskan, di antaranya Kabupaten Blitar Darurat Kebebasan Pers, Bupati Elit Wawancara Sulit, dan Bupati Jangan Takut Diwawancara Wartawan.
Orasi pun dilakukan beberapa jurnalis. Seperti reporter Radio Patria bernama Aprilia yang menceritakan bagaimana sosok Bupati Blitar selalu mendapat proteksi berlebihan dari tim protokoler setiap menghadiri acara.
Padahal, hanya di momen-momen itulah jurnalis bisa melakukan wawancara langsung untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi peristiwa yang terjadi di Kabupaten Blitar.
“Tapi belum sempat bertanya, baru mendekat saja sudah dihalang-halangi tim yang mengelilingi beliau. Itu selalu terjadi setiap saya bermaksud baik untuk meminta statemen beliau,” ucap April.
Dengan sikap “Bupati Elit Wawancara Sulit” ini, jurnalis Blitar Raya menyampaikan secara terbuka pernyataan sikap, yaitu : Mengingatkan Bupati Blitar Rini Syarifah, sebagai penanggungjawab APBD, untuk menghadapi konsekuensi politik dari kursi kepala daerah Kabupaten Blitar yang berhasil direbut melalui kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2019, termasuk mendukung transparansi pengambilan kebijakan publik dengan tidak menutup diri dari kerja jurnalistik.
Menghimbau Bupati Blitar Rini Syarifah tidak melakukan pembiaran pada terjadinya pengekangan kebebasan pers di Kabupaten Blitar. Menghimbau Bupati Blitar Rini Syarifah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis sebagaimana diamanatkan undang-undang otonomi dan pemerintahan daerah. Dan Menghimbau Bupati Blitar Rini Syarifah untuk menghormati profesi wartawan atau pun jurnalis dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan undang-undang. (ita)