Jelang Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024 atmosfer persaingan tidak hanya terasa pada paslon yang diusung dalam pilkada maupun pilpres. Persaingan antara pendukung masing-masing paslon tak kalah sengit, berbagai macam usaha dilakukan untuk memenangkan pilihannya.
Berkaca dari pemilu 2019 yang sarat akan ujaran kebencian serta hoax atau berita bohong. Beberapa langkah perlu dilakukan antisipasi agar tidak terulang hal yang sama pada pemilu 2024.
Mengutip dari podcast Bawaslu RI bersama Karissa Sjawaldy selaku public policy dari Meta Indonesia di channel youtube Bawaslu Ri membahas mengenai Potensi Hoax pada Pemilu 2024. Menurut Karissa ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai langkah waspada menanggulangi Hoax.
Berikut Ini adalah Tips melihat konten yang miss informasi:
– Cek Sumber Informasi Kredibel atau tidak
– Memastikan keaslian foto atau gambar
– Cek dan baca konten sampai tuntas, jangan hanya melihat judul atau membaca bagian highlight untuk menyimpulkan
– Saring sebelum sharing
Meta selaku platform digital yang menaungi beberapa media sosial siap berkolaborasi dengan bawaslu pusat maupun daerah untuk menjaga pemilu 2024 yang berintegritas dan damai.
“Karena platform dan bawaslu tidak mungkin sendirian jadi ayo kita pastikan pemilu 2024 aman dan damai”, ajak Karissa Sjawaldy pada seluruh masyarakat Indonesia.
Tidak hanya bawaslu yang kolaborasi dengan platform seperti meta, Kominfo melalui website resmi kominfo Dalam siaran Pers No 11/HM/KOMINFO/01/2024 Selasa 9 Januari 2024 merilis mengenai apresiasi pembentukan satgas anti hoax oleh persatuan wartawan indonesia pusat.
Menkominfo mengajak kolaborasi dari berbagai sektor untuk menanggulangi hoax dalam pemilu 2024. Kementerian Kominfo menemukan 160 hoax pemilu yang terdistribusikan dalam 2.623 konten di platform digital sepanjang 17 Juli 2023 hingga 6 Januari 2024. Edukasi dan sosialisasi pada masyarakat mengenai langkah saring sebelum sharing sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran hoax.
Sebagai tindak tegas pada penyebaran berita bohong di Indonesia sendiri juga sudah terdapat -undang-undang yang mengatur ancaman hukuman pelaku penyebaran. Pelaku diancam dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tidak main-main ancaman hukuman yang dikenakan pada kasus berita bohong terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp.1 Miliar. (jp)