Air Permukaan Melimpah di IKN
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Air Permukaan Melimpah di IKN

Sinyal dimulainya pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah dinyalakan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljoto. Pada awal Agustus 2022, proyek raksasa itu akan dimulai dengan penataan lahan (land development) pembangunan sarana dan prasarana dasar, utamanya di sekeliling zona inti yang berada di sekitar titik nol IKN.

Titik nol IKN itu sendiri berada di sebuah perbukitan, dengan elevasi 80 meter dari permukaan laut, beberapa ratus meter dari jalan raya Trans Kalimantan, pada ruas Penajam Paser Utara-Samarinda.

Secara adminitratif, titik nol itu masih ada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajem Paser Utara. Kelak akan dibangun jalan tol dari zona inti IKN menembus ke jalan tol Balikpapan–Samarinda yang sudah beroperasi. Kalau ditarik garis lurus jaraknya hanya 40 km.

Pada tahap pertama ini, penyiapan lahan dikaitkan dengan infrastruktur pokok jalan tol, jalan raya nontol, jaringan listrik, telekomunikasi, drainase, serta sarana air minum.

Bangunan pertama yang akan dibangun di sekitar titik nol itu, menurut Basuki Hadimuljono, ialah kantor presiden, kantor wakil presiden, empat gedung kementerian koordinator, gedung DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mendahului itu semua, Kementerian PUPR akan membangun tempat hunian bagi pekerja.

“Jumlahnya banyak, mungkin bisa sampai 200 ribu pekerja konstruksi. Jangan sampai mereka itu bikin bedeng sendiri-sendiri. Kita siapkan hunian untuk mereka,” tutur Basuki, usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta, Senin (11/07).

Seluruh infrastruktur dan bangunan IKN itu kelak akan menyebar di kawasan inti yang luasnya nanti akan mencapai 58.180 hektare, atau 581,8 km2 (85 persen) dari wilayah DKI Jakarta.

IKN sendiri akan mencakup kawasan zona inti dan zona pengembangan 197.962 hektare (1.979.62 km2) dan ditambah perairan seluas 681,89 km2 yang merupakan ujung dalam dari Teluk Balikpapan. Kelak, wilayah IKN dibagi 30 persen zona budi daya dan 70 persen daerah tertuka hijau, termasuk hutan alam.

Hunian untuk pekerja ini penting agar mereka bisa hidup dengan layak selama mengerjakan proyek, lebih mudah mengatur waktu, dan disiplin pun lebih mudah ditegakkan. “Jam 7 pagi berangkat, jam 12 dijemput makan, jam 13 berangkat kerja lagi. Walaupun itu bukan hal baru, tapi cara baru di dunia konstruksi,” Menteri Basuki menambahkan.

Sumber Daya Air
Dengan konsep green forest smart city, di IKN orang tidak diizinkan untuk sembarangan mengambil air tanah. Kebutuhan kota akan air bersih akan dipasok dari air pemukaan, yakni air yang mengalir di sungai-sungai atau yang bisa ditampung dalam embung alam dan embung-embung buatan.

Sejauh ini, Kementerian PUPR sudah menyiapkan tiga bendungan untuk memasok air baru yang nanti akan diolah menjadi air bersih bagi kebutuhan IKN. Bahkan, satu di antaranya, yakni Bendungan Sepaku Semoi sudah dikerjakan. Lokasinya sedikit di kawasan hulu dari titik nol.

Waduk Sepaku ini akan menampung air dari Sungai Sepaku, sungai terpenting di wilayah IKN. Daya tampungnya nanti 10,6 juta m3 dengan area genangan seluas 280 hektare. Kehadiran bendungan ini juga bisa meredam 55 persen potensi banjir.

Dari bendungan ini akan dialirkan 2.500 liter air baku. Yang mana 2.000 liter per detik untuk IKN dan selebihnya, yakni 500 liter per detik, dialirkan ke Balikpapan. Air baru dari Sepaku ini setidaknya akan mencukupi kebutuhan IKN sampai 2030.

Sampai akhir Juni 2022, konstruksi bendungan Sepaku telah 50 persen selesai. Diperkirakan paling lambat akhir 2023 bendungan ini rampung dan bisa beroperasi pada 2024. Pembangunannya dikerjakan oleh sebuah konsorsium yang dimotori oleh BUMN PT Brantas Adipraya dengan kontrak senilai Rp556 miliar.

Dengan keterbatasan kapasitas Bendungan Sepaku Semoi, Kementerian PUPR pun menyiapkan opsi empat waduk tambahan. Salah satunya adalah Waduk Selamayu, sekitar 10 km ke arah hulu Sungai Sepaku. Potensinya masih dihitung, namun diperkirakan setara dengan Sepaku Semoi.

Tiga bendungan lainnya terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang ada persis di utara IKN. Di situ ada rencana pembangunan waduk raksasa Batu Lepek, yang membendung Sungai Batu Lepek, anak Sungai Mahakam. Kapasitasnya 230 juta m2 dengan kemampuan memberikan air baku 14.200 m3 per detik. Rencana tapak bendungan ini berjarak sekitar 40 km dari IKN.

Dua bendungan lainnya yang bisa memberikan daya dukung pada IKN adalah Bendungan Safiak 22 dan Bendungan Beruas. Bendungan Safiak berkapasitas 22 juta m3 air dan berpotensi mengalirkan 750 liter air baku per detik. Sedangkan Bendungan Beruas bisa menyimpan 55 juta meter kubik, dan mampu menyumbang 1.100 liter air baku per detik.

Bendungan ialah sarana pokok untuk IKN. Bukan saja konsep kota hijau itu tak menyedot air tanah, pun kualitas air tanahnya buruk.

Seperti halnya dataran rendah di Kalimantan pada umumnya, air tanah dangkal dari sumur-sumur di Sepaku tak memberikan air bersih dengan kualitas yang bagus. Tanah-tanah di sana kebanyakan terbentuk dari lumpur endapan yang bercampur gambut. Air dari IPA (Instalasi Air Bersih) adalah keharusan.

Secara umum, curah hujan di Kalimantan Timur cukup tinggi. Di daerah Sepaku, curah hujan dapat mencapai 2.400 mm per tahun, dengan hanya dua atau tiga bulan musim kering pada Juli, Agustus, dan September.

Di Balikpapan curah hujannya pada beberapa tahun terakhir di atas 2.500 mm per tahun dan di Samarinda sekitar 1.800–2.000 mm per tahun. Dengan demikian, tidak terlalu sulit untuk mengisi air bendungan, karena air sungai mengalir sepanjang tahun.

Bila bendungan-bendungan itu selesai dibangun, air baku yang dihasilkan tak hanya bisa mencukupi IKN dan daerah penyangganya, melainkan bisa juga dimanfaatkan untuk masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya. Potensinya cukup melimpah.

Untuk memulai pembangunan IKN itu, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,3 triliun untuk 2022. Pada 2023 dan 2024 ada pula tambahan sekitar Rp40 triliun lagi.

Semuanya investasi pemerintah. Investasi swasta akan menyusul setelah kehidupan di IKN berdenyut. Pembangunan hotel, mal, rumah sakit, kampus, tempat rekreasi, dan industri akan dibuka untuk swasta. (indonesia.go.id)