Banyak perubahan yang akan dilakukan untuk sistem akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dari yang selama ini telah ada. Perubahan harus dilakukan agar standar perguruan tinggi di Indonesia meningkat, bahkan bisa bertaraf internasional.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Prof Ir Dwiwahju Sasongko MSc PhD, pada hari kedua Pertemuan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) se-Indonesia di Gedung Pusat Riset Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Kamis (5/4).
”Kalau saat ini standar akreditasi nasional masih mengedepankan input, sedangkan standar internasional lebih pada output,” tutur dosen Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) yang akrab disapa Song ini.
Dijelaskan Song, perubahan yang akan dilakukan di antaranya kelembagaan akreditasi berubah menjadi dua, yakni Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang akan melakukan akreditasi institusi dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang akan melakukan akreditasi program studi sesuai rumpun keilmuan.
“Kami perkirakan nantinya ada sekitar 10 LAM yang akan beroperasi di Indonesia, di antaranya LAM Kesehatan, LAM teknik, dan lain-lain,” papar pria berkacamata ini.
Perubahan tersebut, imbuh Song, didasarkan pada UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
Selain itu, ia kembali menjelaskan sesuai Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, tujuh kriteria akreditasi yang mengacu pada Standar BAN-PT kini berubah menjadi sembilan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
Kesembilan kriteria tersebut adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Keluaran dan Dampak Tridharma; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; Mahasiswa; Sumber Daya Manusia (SDM); Keuangan, Sarana dan Prasarana; Tata Pamong dan Kerjasama.
Ditambahkna, beberapa perubahan yang akan diterapkan, seperti halnya yang mulanya akreditasi menggunakan skala A sampai C akan berubah menggunakan predikat Baik, Baik Sekali, dan Unggul. “Beberapa perubahan tersebut rencananya akan diterapkan pada Oktober mendatang,” tegas lulusan University of New South Wales, Australia ini.
Usai penyampaian materi, dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara ITS dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam bidang pengembangan industri pupuk, dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara ITS dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam bidang kelautan dan kemaritiman.
“Ini adalah contoh nyata solusi dari masalah yang telah dirumuskan ketika penandatanganan nota kesepahaman antara 11 PTN-BH,” ungkap Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MScEs PhD sesaat sebelum dilakukan penandatanganan. (ita)