Presiden Joko Widodo meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis (20/10). Dengan kehadiran pelabuhan tersebut, Presiden berharap mobilitas barang akan meningkat sehingga turut mendongkrak daya saing daerah setempat.
“Kita harapkan dengan Pelabuhan Tanjung Ular ini memberi mobilitas barang, utamanya CPO (minyak sawit mentah), utamanya timah bisa melalui Pelabuhan Tanjung Ular ini sehingga ada daya saing yang baik bagi produk-produk, baik yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat maupun Provinsi Bangka Belitung,” ujar Presiden dalam keterangannya selepas peninjauan.
Menurut Kepala Negara, saat ini progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular telah selesai 99 persen dan tinggal menambahkan sentuhan akhir. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan akan menjadi pengelola sementara Pelabuhan Tanjung Ular sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.
“Di awal manajemen oleh Kementerian Perhubungan, kemudian nanti pemda dampingi. Apabila dirasa sudah siap, kementerian mundur, diambil alih oleh pemerintah daerah. Saya kira memang yang baik di semua pelabuhan seperti itu karena ini memang pelabuhan pengumpan,” jelas Kepala Negara.
Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, Pelabuhan Tanjung Ular dibangun selama kurang lebih dua tahun dari 11 Desember 2020. Pelabuhan Tanjung Ular hanya melayani kegiatan bongkar muat barang (kargo umum dan CPO) dan tidak ada aktivitas kapal penumpang.
Pelabuhan yang memiliki dermaga seluas 80 x 10 meter tersebut diproyeksikan bisa melayani aktivitas bongkar sebanyak 22.384 ton pada tahun 2023 dan 39.976 ton pada tahun 2040, serta aktivitas muat sebanyak 11.867 ton pada tahun 2023 dan 28.647 ton pada tahun 2040.
Turut mendampingi Presiden saat meninjau Pelabuhan Tanjung Ular yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, dan Bupati Bangka Barat Sukirman. (sak)