Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08). Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan jajaran terkait untuk bekerja sama dalam upaya pengendalian inflasi di tanah air.
“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, untuk menekan kenaikan harga komoditas yang berdampak pada inflasi di suatu daerah dapat dilakukan dengan mendatangkan komoditas tersebut dari daerah lain yang memiliki pasokan melimpah.
Terkait mahalnya biaya transportasi yang kerap menjadi kendala dalam pengiriman komoditas antardaerah, Presiden pun mendorong adanya anggaran tak terduga yang dapat digunakan untuk menutup biaya tersebut sekaligus menyelesaikan inflasi di daerah.
“Transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada, gunakan. Saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan entah surat keputusan, entah surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya jajaran pemerintah di daerah untuk terus memantau inflasi di wilayah masing-masing,
“Provinsi harus tahu, posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah saya tanya, jangan gelagapan enggak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa, mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah, lihat,” tegasnya.
Presiden mengungkapkan, terdapat lima provinsi yang memiliki inflasi di atas 5 persen, yaitu Jambi yang berada di angka 8,55 persen, Sumatra Barat 8,01 persen, Kepulauan Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen.
“Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa, agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5 (persen), syukur bisa di bawah 3 (persen),” ujarnya.
Secara nasional inflasi berada di angka 4,94 persen. Presiden mengingatkan bahwa angka inflasi tersebut masih didukung oleh tidak naiknya harga BBM karena subsidi yang digelontorkan pemerintah.
“Pertalite, Pertamax, Solar, LPG, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya Rp502 triliun,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Presiden kembali menekankan jajarannya untuk tidak bekerja secara rutinitas karena keadaan saat ini tidak pada kondisi normal. Presiden juga meminta agar bekerja dengan melihat secara mikro bukan hanya makro,
“Saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan; provinsi, kabupaten, kota; gubernur, bupati, wali kota; TPID-TPID, TPIP semuanya bekerja, rampung, selesai untuk mengembalikan lagi (inflasi) ke angka di bawah 3 (persen), selesai. Wong kita barangnya juga ada kok,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjyo dalam laporannya menyampaikan inflasi pada bulan Juli 2022 mencapai 4,94 persen.
“Masih lebih rendah dari negara lain tapi melebihi dari batas atas sasaran 3 persen plus minus 1 persen,” ujar Perry.
Perry mengungkapkan inflasi ini terutama disebabkan oleh tingginya inflasi kelompok pangan bergejolak yang mencapai 11,47 persen, yang mestinya tidak lebih dari lima persen atau maksimal enam persen.
“Tekanan bersumber terutama dari kenaikan harga komoditas global akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik di sejumlah negara yang mengganggu mata rantai pasokan global dan juga mendorong sejumlah negara melakukan kebijakan proteksionisme pangan,” ujar Gubernur BI.
Sedangkan di dalam negeri, lanjut Gubernur BI, terjadi gangguan pasokan di sejumlah sentra-sentra produksi hortikultura termasuk aneka cabai dan bawang merah akibat permasalahan struktural di sektor pertanian, cuaca, serta ketersediaan antarwaktu dan antardaerah.
Kenaikan harga energi global juga telah mendorong kenaikan inflasi kelompok barang yang diatur pemerintah (administered prices), termasuk angkutan udara.
“Tekanan dapat tertahan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan subsidi energi. Sementara itu tekanan inflasi dari sisi permintaan atau yang sering disebut inflasi inti masih tetap rendah. Ini menunjukkan sebetulnya daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih meskipun sudah meningkat. Sementara ekspektasi inflasi juga terjaga,” pungkas Perry. (sak)