Launching Si Pandu Kejati Jatim
PEMERINTAHAN PERISTIWA

Launching Si Pandu Kejati Jatim

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri peluncuran Sistem Aplikasi Terpadu (Si Pandu) di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Rabu (15/06).

“Kami mengapresiasi seluruh inisiatif Kejati Jatim dalam meningkatkan pelayanan publik dengan berbagai lompatan inovasi sehingga bisa lebih murah, mudah, dan cepat,” ujar Khofifah.

Sebagaimana diketahui, dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jatim melaunching Aplikasi Terintegerasi yang diperuntukkan bagi Eksternal maupun Internal Kejati Jatim.

Untuk aplikasi yang bersifat eksternal terdiri dari E-Datun, Smart Pidum dan Sitabur. Sedangkan untuk aplikasi internal terdiri dari E-KGB dan E-Pensiun, E-PAK dan E-Clearence.

Gubernur Khofifah menyatakan, kehadiran aplikasi ini akan memberikan keyakinan kepada para investor yang akan menanamkan investasinya ke Jatim terkait kemudahan berbagai akses proses perizinan di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

“Aplikasi terintegrasi ini menjadi penting untuk meyakinkan para investor di semua daerah di Jawa Timur yang menginginkan kemudahan dan percepatan dalam berproses untuk investasi. Kami berharap, kehadiran aplikasi ini akan memberikan kepercayaan investor untuk berinvestasi melalui beragam layanan kemudahan berbagai aplikasi di Jatim,” ungkapnya.

Khofifah menyebut, bahwa Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan memberikan arahan pentingnya percepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan mengintegrasikan layanan yang dimiliki di masing-masing elemen strategis. Harapannya, masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik secara cepat, mudah dan murah.

Khofifah menyebut, bahwa aplikasi terintegerasi ini merupakan bentuk layanan untuk meningkatkan layanan publik lebih baik, lebih mudah, murah dan cepat bagi masyarakat.

Ketua Kejati Jatim, Mia Amiati, mengatakan bahwa peluncuran Si Pandu ini merupakan bentuk upaya inovasi menuju digitalisasi kejaksaan sekaligus implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan senafas dengan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024.

“Inovasi teknologi ini untuk memudahkan tugas dan fungsi agar tidak berbelit-belit, lebih optimal, dan lebih tepat guna. Kita membutuhkan aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelayanan agar lebih efektif dan fleksibel, tapi tetap dengan SOP yang harus dipatuhi,” terang Mia Amiati. (ita)