Belakangan ini, sampah informasi berupa ujaran kebencian, kabar hoax, berita adu domba dan aneka bentuknya yang lain, membanjiri media massa. Fenomena ini mesti diberantas hingga ke akar-akarnya. Sebab, selain bisa memecah-belah kebersamaan, juga bisa menumbuhkan mental sinis masyarakat.
“Persoalan ini diperparah dengan kenyataan bahwa ruang publik di media massa pun makin tergerus,” kata Dr Suko Widodo Drs MSi.
Media massa seperti televisi, radio, berbagai platform berbasis internet, dan lain sebagainya, tidak lagi menempatkan audiens sebagai warga negara, tetapi sebagai klien atau konsumen. Yang ujungnya, diposisikan sebagai ladang bisnis.
Padahal, ruang publik yang mereka kelola seharusnya diperuntukkan guna menyebar informasi edukatif, hiburan yang mencerdaskan, dan berita terpercaya.
Kombinasi antara makin banyaknya sampah informasi dan makin komersialnya media massa, menciptakan suatu keadaan di mana masyarakat jadi terpinggir. Bisa pula, masyarakat terbawa larut dan ikut menyebar sampah informasi ataupun menjadi individu yang terlalu konsumtif.
Dalam penelitian yang dituliskannya, peserta Internasional Visitor Program Deplu AS 2003 tentang “Demokrasi dan Media Publik” ini memang fokus pada televisi publik lokal. Meski demikian, tatkala melakukan kajian-kajian terkait disertasi itu, cakupan galiannya jauh lebih luas. Maka itu, ada berbagai problem yang turut diamati lelaki kelahiran Madiun tersebut.
Termasuk, soal pentingnya membangun sebuah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap sistem dan fenomena penyaluran informasi dan komunikasi publik. Lembaga ini bisa berupa komisi komunikasi publik. Lembaga ini boleh jadi dibentuk oleh pemerintah.
Daya jelajahnya akan lebih luas dari Komisi Penyiaran Indonesia yang hanya berfokus pada radio dan televisi, ataupun Komisi Informasi Publik yang hanya berfokus pada kesigapan lembaga/institusi untuk menyebarkan informasi secara transparan.
“Mimpi saya, negara ini punya komisi komunikasi publik yang mengawasi, mendiskusikan, dan mencari solusi atas permasalahan dalam fenomena sistem informasi dan ruang publik,” urai pria yang pernah menjalani program belajar tentang “Public Media” di Radboud University Nijmegen, Belanda, pada 2004 ini.
Dijelaskan Suko, saat dia menjalani short course di Amerika Serikat, dia sempat malakukan studi di Federal Communication Comission atau Komisi Komunikasi Federal.
Di sana, ada banyak kegiatan kajian yang terhubung dengan bidang-bidang antara lain, penyiaran (televisi dan radio), media cetak, dan media elektronik lain seperti internet. Para anggota komisi berasal dari beragam elemen masyarakat.
Komisi di Amerika Serikat itu memang memiliki sejumlah kekurangan atau belum optimal. Misalnya, bahwa persoalan komunikasi di negeri Paman Sam belum sepenuhnya selesai. Meski demikian, negara ini tetap bisa belajar dari sana.
Ketua I Dewan Kesenian Surabaya periode 2009 – 2014 inimengatakan, komisi komunikasi publik nanti mengangkat para anggota yang memiliki kapasitas untuk mencerdaskan bangsa. Antara lain, dari kalangan guru, akademisi, filantropis, dan stake holder lainnya.
Komisi komunikasi publik hadir untuk “mengendalikan” informasi di ruang publik. Agar konten informasi di media massa dari berbagai jenis atau platform nantinya tetap berdasar kaidah kebangsaan dan kearifan lokal. Bukan konten-konten sampah maupun komersialisasi produk yang tidak berbatas.
“Freedom of speech (kebebasan berbicara) memang dibutuhkan. Namun ingat, sebenarnya, freedom is not free (kebebasan bukan berarti sepenuhnya bebas). Kebebasan kita tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Hak-hak publik, di frekuensi atau ruang publik, harus terpenuhi secara maksimal. Hal itulah yang menjamin kenyaman dalam dunia kehidupan atau life world kita semua,” papar anggota Tim Cagar Budaya Surabaya periode 2011 – 2016 ini.
Apakah komisi ini tidak malah mirip sistem otoriter di masa orde baru? Tentu saja tidak. Karena, semangat dari komisi ini adalah pembelajaran dan pengarahan pada model komunikasi yang sehat. Bukan pembatasan kebebasan berekspresi. Bukan pula, pembatasan kritik terhadap pemerintah.
Selama ini, acara-acara pemerintah di media massa, contohnya di televisi publik, umumnya merupakan settingan penguasa. Bukan murni sebagai jalur aspirasi masyarakat. Dialog untuk pembahasan Musrenbang, misalnya, sekadar formalitas rutin.
“Nah, komisi komunikasi publik juga bertugas memastikan kalau acara-acara di televisi benar-benar bermanfaat kongkret. Jangan hanya berisi kesenangan semu sesaat,” papar Ketua I Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia wilayah Jawa Timur tersebut. (sak)