Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja daerah dengan nilai Rp 2,293 Triliun di tahun 2022 ini. Jika akumulasi dengan 38 Kabupaten/ Kota ditargetkan 26,8 Trilliun.
Hal itu sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai menghadiri pertemuan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo terkait Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia kepada Menteri dan Kepala Daerah di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, Jumat (25/03) pagi.
Nilai komitmen tersebut menjadikan Jatim meraih peringkat kedua tertinggi dibawah DKI Jakarta dengan total nilai transaksi sebanyak Rp 5,19 Triliun.
Khofifah menyebutkan, komitmen Pemprov Jatim untuk TKDN sebesar Rp 2,293 trilliun tersebut telah setara dengan 54,5%. Dan Jatim juga memiliki alokasi belanja untuk UMKM mencapai Rp. 2,27 Triliun atau setara dengan 53,9%.
“Nilai komitmen Pemprov Jatim tersebut juga sudah lebih dari target yang dibuat. Kami bertekad untuk melaksanakan apa yang menjadi pesan Presiden untuk mengalokasikan belanja barang dan jasa dari APBD minimal 40 persen untuk produk dalamnegeri, dan targetnya se Jatim akan mencapai Rp 26,8 Triliun,” ungkapnya
Lebih lanjut Gubernur Khofifah menyampaikan, secara keseluruhan, sesuai data penanyangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Kamis (24/4), total belanja Provinsi Jatim mencapai Rp 9,4 triliun.
Namun, yang terumumkan tercatat sebanyak Rp 7,71 triliun atau setara dengan 82%. Sehingga masih ada Rp. 1,69 Triliun atau setara dengan 18% yang masih belum terinput datanya.
“Ini karena transaksi dengan nilai dibawah Rp 60 juta belum diinput datanya. Sehingga untuk data Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) masih bisa akan berubah sampai 31 Mei mendatang,” kata Khofifah.
Profil belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Jatim pun menunjukan komitmen nyata upaya dalam melestarikan produk karya anak bangsa. Dengan rincian pengadaan melalui penyedia Jatim, total paket mencapai 24.729 dengan nilai Rp 4,2 triliun.
Lebih detilnya, pengadaan melalui penyedia UMKM mencapai 22.167 paket, Pembelanjaan Dalam Negeri (PDN) mencapai 407 paket dan e-purchasing mencapai 2.575 paket.
“Sehingga ini menunjukan bahwa program Jatim Bejo (Belanja Online) sudah mudah diakses oleh pemilik UMKM yang ada di Jatim,” tutur Khofifah.
Atas komitmen ini, Gubernur Khofifah optimistis bahwa gerakan peningkataan penggunaan produk dalam negeri akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Jatim. Khofifah menuturkan setidaknya dalam target yang telah ditetapkannya, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,8%.
“Karena data ini masih dinamis, prediksi kita kalau total belanjnya mencapai Rp 36 triliun akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,1 poin,” ujar Khofifah.
Di sisi lain, sampai hari ini total daerah yang sudah menyampaikan komitmen belaja produk dalam negeri sebanyak 24 kabupaten kota. Totalnya mencapai Rp 11,3 trilliun.
Untuk itu, menjadi penting menurut Khofifah, jika Bupati/Walikota di Jatim untuk segera membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Pasalnya saat ini tercatat ada 15 Kab/Ko yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Tim P3DN. Sedangkan 11 Kab/Ko lain masih dalam proses pembuatan surat dan 12 lainnya belum memiliki SK Tim P3DN.
“Saya harapkan Kepala Daerah melakukan monitoring secara berkala utamanya yang masih dalam proses. Sedangkan yang belum punya SK, saya harap percepatan pembuatan Tim P3DN bisa disegerakan. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden dalam forum ini,” pintanya.
Dalam semangat Optimis Jatim Bangkit 2022, Khofifah percaya bahwa upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim hingga 5,0-5,8%. (ita)