Teknologi hadir mengisi setiap sendi kebutuhan manusia. Dalam hal informasi dan komunikasi, kehadiran teknologi dapat mempercepat sebuah proses. Demi mempercepat dan memudahkan proses Pemilihan Umum (Pemilu), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mencoba menerapkan sistem pemilihan berbasis elektronik.
Ujicoba dilakukan pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sistem pemilihan tersebut nantinya akan terbagi empat, yakni e-Voting, e-Verifikasi, e-Counting, dan e-Rekapitulasi.
Hadir meninjau langsung, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mendatangi lokasi TPS di Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang.
Pada kesempatan tersebut, Nasir menyampaikan bahwa teknologi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Jika teknologi ini diterapkan, kita bisa lebih menghemat waktu dan kertas,” tutur Nasir.
Pada acara yang digelar pekan lalu tersebut, Menristekdikti menjelaskan permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda tidak akan ada lagi karena menggunakan e-KTP pada proses e-Verifikasi, selain itu hasil suara dapat langsung muncul melalui e-Counting.
Untuk menjamin keabsahan dokumen maka tahap selanjutnya adalah e-Rekapitulasi, yakni pembubuhan tandatangan digital agar dokumen menjadi resmi.
“Dengan sistem ini, tingkat kesalahannya 0%, keakuratannya 100%,” ujar Menristekdikti bangga.
Terkait keamanan dokumen dari ancaman hacker, Menristekdikti mengatakan sudah menyiapkan sistem filter keamanan tersendiri. Nantinya melalui metode ini kecurangan-kecurangan seperti peretasan akan dapat dihalang.
“Nanti undang-undangnya perlu dipersiapkan. Yang bertugas memeriksa adalah polisi, kejaksaan, dan BSSN,” tambahnya.
Saat ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi masih terus mendorong penggunaan teknologi pemilihan berbasis elektronik pada pemilu di seluruh Indonesia. Hal ini karena alat yang digunakan untuk e-Voting dapat diproduksi oleh bangsa Indonesia melalui PT. INTI.
“Ke depan, saya mengusulkan kepada Presiden, tahun 2020 teknologi ini sudah dapat diterapkan pada Pilgub dan Pilwalkot,” tegas Nasir.
Deputi Teknologi Informasi, Energi, dan Material BPPT, Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa sebelumnya sistem e-Voting pernah dilaksanakan pada Pilkada serentak di Sulawesi Selatan, dan kini di Pemalang. Eniya optimis hingga akhir tahun 2018 akan mencapai 1000 desa yang menggunakan sistem e-Voting.
Bupati Pemalang Junaedi dalam laporannya menjelaskan bahwa Pilkades kali ini dilakukan secara serentak di 18 desa di Kabupaten Pemalang. Meskipun perlu membagi menjadi beberapa gelombang Pilkades, namun hingga saat ini semua gelombang pemilihan berjalan dengan baik.
“Awalnya masyarakat ragu dan pesimis akan berhasil, tapi kami buktikan. Bahkan gelombang pemilihan kedua bisa berjalan baik dan selesai dalam waktu 4 jam,” pungkasnya. (sak)