Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sangat serius untuk mempercepat revitalisasi Sungai Citarum.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa, dalam waktu dekat pemerintah akan menganggarkan dana sebesar Rp 640 miliar guna percepatan revitalisasi dan rehabilitasi sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut.
“Sekitar Rp 640 miliar yang dikelola oleh Dansatgas yaitu Gubernur Jawa Barat, yah diperkirakan bisa cepat, karena ini paten ini Gubernurnya. Karena program dari Gubernur sebagai Dansatgas itu sudah dibuat secara rinci,” ujarnya saat meninjau wilayah Sektor 8 Sungai Citarum, Bandung, Rabu (5/12).
“Kalau dana ini antara bulan Januari-Februari sudah keluar, saya kira akan banyak perubahan di bulan April-Mei tahun depan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Menko Luhut juga mengapresiasi kerja para Satgas Citarum yang sebagian besar terdiri dari para anggota TNI tersebut.
Selain itu, Menko Luhut pun mengungkapkan tentang rencana pemerintah yang akan menempatkan incinerator dalam satu sistem. Alat pembakar sampah yang dioperasikan dengan menggunakan teknologi pembakaran pada suhu tertentu, sehingga sampah dapat terbakar habis.
Dan yang paling penting ialah tentang upaya terus-menerus semua pihak untuk selalu mengedukasi masyarakat mengenai bahaya sampah, utamanya sampah plastik.
“Tentara dan semuanya ini kan bekerja dengan hati. Dahulu disini kan super kotor tapi lihat perubahannya, sekarang tinggal rencana menempatkan incinerator-incinerator, tetapi dalam satu system,” kata Luhut.
“Mulai bagaimana memilah sampah, mengeringkan sampah dan sampai kepada incineratornya, lalu bagaimana masyarakat itu kita berikan edukasi bahwa membuang sampah itu jadi mikroplastik yang berbahaya bagi kesehatan,” imbuhnya
Ada beberapa usulan dari beberapa kepala daerah di Jawa Barat mengenai rencana revitalisasi Sungai Citarum apabila sudah membuahkan hasil nantinya, diantaranya usulan mengenai pembuatan Danau seluas 10 hektar, rencana peninggian bantaran sungai dan lainnya.
Namun Menko Luhut tetap menekankan agar segala perencanaan tersebut tetap dibuatkan analisis dan kajiannya dengan menggandeng akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Nanti diajak planologi dari ITB, saya senang kalau kita buat studi jadi ada pertanggung jawaban nantinya. Nanti Pak Gubernur yang akan buat studinya, dibantu dengan akademisi dari ITB,” tutup Menko Luhut. (sak)