Indonesia menyampaikan komitmen penambahan sekitar 1.000 personel dan penguatan kapasitas penjaga perdamaian (peacekeepers) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komitmen ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia guna mendukung penguatan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.
Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi dalam pertemuan virtual 4th UN Peacekeeping Ministerial (UNPM) dengan tema “Partnership in Training and Capacity Building”, Selasa (07/12).
“Komitmen memajukan pelatihan dan peningkatan kapasitas para peacekeepers mutlak diperlukan guna mendukung mandat Misi dan memastikan keselamatan mereka,” ujar Retno.
Secara khusus, Menlu RI menyampaikan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas diperlukan untuk mendukung peacekeepers yang seringkali bertugas di situasi yang berbahaya.
Untuk itu, ia menekankan dua hal penting yang perlu dilakukan untuk mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas para penjaga perdamaian tersebut.
Pertama, pelatihan dan peningkatan kapasitas harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Di masa pandemi seperti saat ini, peacekeepers kita mendapat tugas tambahan. Mereka harus dapat mendukung negara tempat Misi untuk penanganan pandemi. Di sinilah pengetahuan mengenai kesehatan komunitas menjadi hal yang penting,” ujarnya.
Kedua, Menlu menekankan pentingnya investasi seluruh negara bagi kemitraan yang inovatif. Triangular Partnership Project (TPP) yang akan berlangsung di Indonesia pada tahun 2022 merupakan salah satu wujud sumbangsih Indonesia dalam mendukung inovasi kemitraan.
“Penguatan kemitraan yang inovatif ini juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas peacekeepers perempuan, khususnya dalam perlindungan warga sipil,” tutup Retno.
UNPM merupakan pertemuan internasional terbesar yang membahas berbagai isu Misi Perdamaian PBB. Pertemuan ini didahului dengan empat pertemuan persiapan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memimpin pertemuan pendahuluan yang mengambil tema “Partnership, Training, and Capacity Building”. (sak)